JAKARTA, iNewsMedan.id - Bagi sebagian orang, aturan fatwa keagamaan sering kali memunculkan rasa penasaran terutama ketika dua hal yang tampak mirip ternyata memiliki hukum yang berbeda. Baru-baru ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum haram untuk rokok elektrik alias vape melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
Di sisi lain, rokok tembakau konvensional hingga kini masih dikategorikan sebagai makruh oleh sebagian ulama. Mengapa ada perbedaan hukum yang cukup kontras di antara keduanya? Berikut adalah rangkuman alasan di balik keputusan tegas MUI terhadap vape:
1. Bukti Ilmiah yang Bulat: Vape Tak Sisakan Ruang Khilaf
Menurut Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, rokok konvensional masih berada dalam ranah khilafiyah (perbedaan pendapat di antara ulama antara haram atau makruh).
Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi vape. Berdasarkan fakta ilmiah yang valid, penggunaan rokok elektrik terbukti secara mutlak mendatangkan dampak buruk bagi kesehatan, sehingga tidak ada lagi ruang perdebatan bagi para ulama untuk menetapkan hukumnya selain haram.
2. Bahaya Nyata Narkotika Cair
Salah satu pertimbangan krusial yang membuat vape langsung berstatus haram adalah tingginya potensi penyalahgunaan perangkat ini. Di lapangan, perangkat rokok elektrik kerap disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika cair.
3. Cukai Tinggi Bukan untuk Pemasukan Negara
Banyak yang mengira pengenaan cukai tinggi pada vape bertujuan untuk mendongkrak pendapatan negara layaknya rokok biasa. Faktanya, berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, cukai tinggi ini sengaja diterapkan untuk membatasi akses masyarakat agar harganya tidak terjangkau, terutama bagi kalangan muda.
"Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," kata Ni’am dikutip dari keterangan MUI, Sabtu (14/11/2026).
MUI juga mencatat bahwa estimasi penerimaan cukai vape yang berkisar Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun tidak sebanding dengan beban biaya besar yang harus dikeluarkan untuk pemulihan kesehatan masyarakat akibat dampaknya.
4. Mitos "Lebih Aman" dan Bersifat Adiktif
MUI dengan tegas meluruskan anggapan keliru di tengah masyarakat bahwa vape lebih aman atau bisa dijadikan alat bantu untuk berhenti merokok. Cairan pada vape tetap mengandung nikotin yang sangat adiktif serta berisiko merusak sistem saraf manusia.
Dalam memutuskan fatwa ini, Komisi Fatwa MUI berpegang pada dua kaidah fikih utama yakno Saddu Dzar'i: Menutup jalan menuju keburukan atau kemudaratan yang lebih besar dan Li al-Wasa'il Hukm al-Maqasid: Hukum suatu sarana atau alat mengikuti hukum dari tujuannya.
"Melalui fatwa ini, MUI mengimbau masyarakat khususnya generasi muda untuk menghentikan penggunaan vape demi menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan agama secara kaffah (menyeluruh)," terang Ni'am.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
