MEDAN, iNewsMedan.id- Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim segera menghadapi persidangan atas kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Pengadilan Negeri (PN) Medan telah menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sidang perdana perkara yang menjerat Ondim itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 November 2026. Dengan demikian, proses hukum terhadap mantan kepala daerah tersebut memasuki babak baru setelah penyidikan dan penuntutan oleh KPK.
Juru Bicara PN Medan, Soniady Drajat Sadarisman, membenarkan pihaknya telah menerima pelimpahan perkara tersebut dari jaksa KPK pada Rabu, 11 November 2026.
"Telah dilimpahkan ke PN Medan pada 11 November 2026 dengan Nomor Register 144/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn," ucap Soniady, Kamis (12/11/2026).
Soniady mengatakan, jadwal persidangan perdana juga telah ditetapkan. Majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut terdiri dari Asad Rahim Lubis sebagai hakim ketua, serta Deny Syahputra dan Rurita Ningrum sebagai hakim anggota.
"Sidang pertamanya diagendakan pada Selasa, 24 November 2026, dengan susunan majelis hakim yaitu hakim ketua: Asad Rahim Lubis, hakim anggota 1 yakni Deny Syahputra dan hakim anggota 2 yakni Rurita Ningrum," imbuhnya.
Ondim Akui Terima Fee Proyek
Kasus yang menyeret Ondim ini berkaitan dengan dugaan pemberian uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu'arif. Yaqub sebelumnya telah dituntut jaksa KPK dengan hukuman 2 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.
Dalam persidangan Yaqub, Ondim sempat dihadirkan sebagai saksi. Di hadapan majelis hakim, dia mengakui menerima uang fee proyek dari Yaqub, yang juga merupakan tim suksesnya saat Pilkada.
KPK sebelumnya menangkap Ondim melalui operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengadaan proyek di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tujuh orang dari sejumlah lokasi di Langkat, Binjai, dan Medan. Mereka terdiri dari Ondim, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Langkat, serta lima orang dari pihak swasta.
KPK juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah dalam operasi tersebut. Setelah pemeriksaan, Ondim dan Yaqub ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek tersebut.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
