Dalam kesempatan itu, Gibran juga meminta izin serta kesempatan khusus untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen miliknya melalui jalur hukum yang berlaku, yakni melalui proses di peradilan tata usaha negara.
"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegas Prasetyo.
"Nah, namun di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," pungkasnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
