JAKARTA, iNewsMedan.id - Situasi politik nasional mendadak diwarnai dinamika mengejutkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan berniat mengundurkan diri dari jabatannya setelah menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa pagi (10/11/2026).
Pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam tersebut akhirnya dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media.
Menurut keterangan Prasetyo Hadi, niatan Gibran untuk melepaskan jabatannya berkaitan erat dengan dinamika yang tengah berkembang mengenai keabsahan dokumen ijazahnya. Isu tersebut sebelumnya juga telah bergulir di ranah hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo.
Di tengah berbagai spekulasi yang beredar, pihak Istana melalui Mensesneg secara tegas meluruskan kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri tersebut. Prasetyo menyatakan bahwa Presiden tidak melontarkan penolakan, melainkan berdiskusi serta memberikan sejumlah saran konstruktif kepada Gibran.
Dalam kesempatan itu, Gibran juga meminta izin serta kesempatan khusus untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen miliknya melalui jalur hukum yang berlaku, yakni melalui proses di peradilan tata usaha negara.
"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegas Prasetyo.
"Nah, namun di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," pungkasnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
