MEDAN, iNewsMedan.id– Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu (AMSUB) menyuarakan enam tuntutan rakyat dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tuntutan tersebut mencakup penanganan bencana, transparansi persyaratan pendidikan wakil presiden, penegakan mekanisme konstitusional, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), evaluasi anggaran negara, hingga efisiensi belanja pemerintah.
Enam tuntutan itu mengemuka dalam diskusi publik dan deklarasi AMSUB di Aula Nusantara, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Utara, Selasa, 20 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut sekaligus menandai pengaktifan kembali AMSUB sebagai wadah konsolidasi berbagai elemen gerakan mahasiswa di Sumatera Utara.
Koordinator AMSUB, Akhmad Bukhori Pane, menegaskan aliansi tersebut dibentuk bukan sekadar untuk menambah organisasi mahasiswa, melainkan menyatukan gerakan agar lebih terarah dalam mengawal persoalan masyarakat.
“Aliansi ini diaktivasi ulang bukan untuk menambah catatan organisasi mahasiswa, tetapi untuk mewadahi seluruh gerakan-gerakan mahasiswa. Kami ingin AMSUB menjadi ruang bersama yang mampu menghubungkan berbagai gerakan mahasiswa di Sumatera Utara, sehingga aspirasi dan perjuangan yang selama ini berjalan dapat saling menguatkan,” ujar Bukhori.
Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak boleh berjalan sendiri-sendiri ketika menghadapi persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Konsolidasi diperlukan agar kritik terhadap kebijakan pemerintah disertai argumentasi yang kuat dan langkah nyata.
Bukhori menjelaskan, gagasan mengaktifkan kembali AMSUB berangkat dari pengalaman gerakan mahasiswa dalam peristiwa Agustus 2025. Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi untuk membangun gerakan yang lebih solid dan berkelanjutan.
“Alumni peristiwa Agustus 2025 menggagas Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu sebagai ruang untuk mempertemukan dan menghubungkan gerakan-gerakan mahasiswa. Komitmen kami tetap menjalankan aksi-aksi yang konkret, dengan tetap berpegang pada nilai moral dan etika dalam setiap langkah perjuangan,” katanya.
Enam Tuntutan AMSUB
Dalam diskusi tersebut, AMSUB menetapkan enam persoalan sebagai agenda pengawalan terhadap kebijakan pemerintah.
Pertama, mengevaluasi penanganan bencana, terutama dalam hal perlindungan masyarakat terdampak, pemulihan kondisi warga, dan pertanggungjawaban pemerintah.
Kedua, mendorong transparansi terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui pemeriksaan dokumen dan mekanisme yang sah.
Ketiga, mendorong DPR RI menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme konstitusional sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Keempat, mendesak penanganan karhutla secara serius, mulai dari pencegahan, pemadaman, pemulihan lingkungan hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Kelima, mengevaluasi prioritas anggaran negara, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana tetap mendapat alokasi memadai.
Keenam, mendorong efisiensi anggaran yang benar-benar berpihak pada masyarakat dengan menekan pemborosan dan memprioritaskan kebutuhan publik.
AMSUB menilai, tuntutan tersebut perlu dikawal agar tidak berhenti sebagai pernyataan sikap. Pemerintah dan lembaga terkait didorong memberikan respons yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Tak Berhenti pada Deklarasi
Diskusi publik dipilih sebagai ruang untuk mempertajam argumentasi dan menyatukan pandangan sebelum gerakan mengambil langkah lanjutan. Perubahan pendekatan dari rencana aksi unjuk rasa menjadi diskusi, menurut AMSUB, bukan berarti menghentikan perjuangan.
Aliansi itu menekankan bahwa sikap kritis terhadap pemerintah harus didukung data yang dapat diuji dan disampaikan secara terbuka. Gerakan mahasiswa juga perlu menjaga independensi masing-masing organisasi tanpa kehilangan semangat persatuan.
Bukhori menegaskan, deklarasi AMSUB harus diikuti konsistensi dalam mengawal persoalan publik, bukan sekadar menjadi kegiatan sesaat.
Melalui aliansi tersebut, mahasiswa di Sumatera Utara diharapkan memiliki ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan, dan mendorong pemerintah menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
