MEDAN, iNewsMedan.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak perusahaan salah satu Bank untuk segera menghentikan pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru yang dikembangkan oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE). Desakan tersebut disampaikan dalam media briefing bertajuk 'Investasi Asing di Balik Proyek PLTA Batang Toru' di Medan, Selasa (22/9/2026).
WALHI menyoroti tingginya risiko ekologis, ancaman keanekaragaman hayati, persoalan hukum, hingga potensi risiko finansial yang belum terselesaikan.
PLTA Batang Toru berkapasitas 510 megawatt tersebut secara tidak langsung dikendalikan oleh SDIC Power Holdings Co., Ltd. Pada 2022, SDIC Power dilaporkan menggunakan fasilitas pinjaman sindikasi yang dipimpin oleh salah Bank dengan plafon jaminan mencapai US$1,251 miliar dan jangka waktu hingga 18 tahun.
Kepala Divisi Kampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, menyatakan bahwa China merupakan salah satu investor terbesar dalam proyek ini. Menurutnya, pembiayaan dari China ExIm Bank sangat rentan terhadap kondisi lanskap Batang Toru yang terbukti memicu bencana ekologis. WALHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil pun telah mengirimkan surat resmi kepada perusahaan Bank tersebut untuk meminta peninjauan ulang, uji tuntas, serta penerapan mekanisme keluar dari proyek tersebut.
"Jika pinjaman terus diberikan oleh perusahaan Bank tersebut, maka risiko finansial yang terjadi akan sangat besar," ujar Uli. Ia menambahkan bahwa investasi ini dinilai melanggar UU PPLH dan tidak sejalan dengan kebijakan keuangan hijau (green finance) Tiongkok.
WALHI membagi risiko proyek Batang Toru ke dalam tiga kelompok utama yakni
Keanekaragaman Hayati: Mengancam satu-satunya habitat tersisa bagi spesies langka orangutan Tapanuli akibat fragmentasi lahan.
Geologi dan Tata Air: Berada di jalur aktif Sesar Toru yang sangat rawan gempa dan longsor. Pengalihan arus sungai sepanjang 14 km serta operasi puncak harian juga berpotensi mengubah debit air secara drastis di kawasan hilir.
Masyarakat dan Keselamatan: Meningkatkan risiko banjir serta gangguan sosial bagi warga sekitar.
Proyek ini sempat dihentikan sementara oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada Desember 2025 untuk audit lingkungan pascabencana Sumatera. Pada Januari 2026, izin NSHE dilaporkan masuk daftar pencabutan, disusul vonis sanksi penyelesaian pengadilan sebesar Rp200,6 miliar pada April 2026.
Namun, pada bulan yang sama, Kementerian ESDM kembali mengizinkan keberlanjutan proyek dan menargetkan operasi komersial (commercial operation date) pada Oktober 2026. Listrik yang dihasilkan nantinya ditargetkan untuk dibeli oleh PT PLN (Persero).
Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba menegaskan bahwa penekanan terhadap lembaga penyedia dana dilakukan karena advokasi kepada pemerintah pusat berulang kali tidak membuah hasil.
"WALHI sudah berulang kali menyuarakan kepada kementerian terkait, namun tidak ditanggapi. Kita juga belum menemukan Surat Keputusan (SK) resmi terkait pelanjutan proyek ini. Oleh karena itu, kami menginisiasi intervensi langsung ke pihak pendana," tegas Rianda.
Atas dasar fakta-fakta lapangan tersebut, WALHI meminta perusahaan Bank menangguhkan pencairan dana, melakukan uji tuntas secara independen dan transparan, atau membatalkan serta menarik kembali dana pinjaman jika dampak lingkungan tidak dapat dimitigasi. WALHI juga menuntut keterbukaan informasi publik terkait seluruh struktur investasi, perizinan, dan audit lingkungan sebelum pembangkit listrik tersebut diizinkan beroperasi secara komersial.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
