Ada 134.434 Jamban dan 94.088 Air Tak Layak di Sumut, Pemprov Gandeng UNICEF

Jafar Sembiring
Pj. Sekdaprov Sumut, Sulaiman Harahap, bertemu dengan Perwakilan UNICEF Indonesia di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Rabu (10/6/2026). Foto: Dok. Diskominfo Sumut

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Paudah, mengatakan bahwa Sumut menjadi salah satu dari 13 provinsi yang ditetapkan sebagai lokus baru kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF periode 2026–2030.

Program kerja sama selama lima tahun tersebut mencakup enam bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, gizi, perlindungan sosial, serta perlindungan anak. Menurutnya, setiap daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan prioritas program sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

"Di sini kami akan mendengarkan masukan dan intervensi terkait program-program yang dapat kita laksanakan selama lima tahun ke depan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda Sumut, sektor sanitasi menjadi salah satu perhatian utama. Sementara untuk bidang pendidikan, di Sumut sudah cukup baik, bahkan berada di atas rata-rata nasional," ujar Paudah saat membuka rapat koordinasi tersebut.

Paudah menegaskan, kerja sama Indonesia–UNICEF bukan sekadar program bantuan, melainkan stimulus untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Inti Wikanestri, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah awal untuk memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan kerja sama Indonesia–UNICEF periode 2026–2030.

Ia menjelaskan, Sumut dipilih sebagai perwakilan Pulau Sumatra karena masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak. Dukungan UNICEF di Sumut akan difokuskan pada prioritas pembangunan nasional dan daerah, meliputi peningkatan literasi, gizi, kesehatan, pendidikan, sanitasi, serta perlindungan anak. Total dukungan program pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp4 miliar.

"Kami berharap kerja sama ini dapat mempertajam pelaksanaan RPJMD dan RKPD, serta mendorong kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Editor : Jafar Sembiring

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network