Penolakan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Toba telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah kepala desa.
Hasilnya, kepemimpinan Jimmy dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi kawasan tersebut.
"Ada 11 poin tuntutan yang kami ajukan kepada BPODT. Kami menilai kinerja Jimmy Panjaitan tidak memiliki visi yang jelas. Selama ini, belum ada kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," jelas Tamba.
Selama masa kepemimpinannya, BPODT dituding kehilangan eksistensi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Lembaga tersebut dinilai terjebak dalam birokrasi tanpa aksi nyata bagi pengembangan industri pariwisata di Danau Toba.
Satu hal yang paling disoroti adalah buruknya aspek komunikasi dan koordinasi. Tamba menyebut Jimmy sulit dihubungi dan jarang berinteraksi dengan para penggiat pariwisata di delapan kabupaten kawasan Danau Toba.
"Seharusnya sebagai perwakilan kementerian, beliau berkoordinasi dengan penggiat pariwisata untuk mengembangkan kawasan ini. Namun, selama lima tahun ini, diajak diskusi melalui WhatsApp saja tidak pernah merespons," tuturnya dengan nada kesal.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
