MEDAN, iNewsMedan.id - Bayangkan jika suatu hari harga beras melonjak tajam, pupuk sulit didapat, dan distribusi pangan ke luar pulau tersendat. Mungkin terdengar seperti skenario film, tetapi dalam konteks perang global berskala besar, kondisi seperti itu bukan hal yang mustahil untuk terjadi.
Perang Dunia III bukan hanya soal konflik militer antarnegara. Dampaknya bisa menjalar ke dapur rumah tangga. Bagi Indonesia, negara dengan lebih dari 270 juta penduduk, ketahanan pangan akan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak.
Dosen Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Riris Nadia Syafrilia Gurning, S.P., M.Sc menjelaskan beberapa gambaran jika perang global dapat mempengaruhi sistem pangan di Indonesia. Di antaranya, produksi pertanian terganggu.
Menurutnya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Produksi padi nasional pada 2023 tercatat sekitar 53,63 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Angka ini menunjukkan bahwa kita memiliki kapasitas produksi domestik yang besar. Namun, produksi pertanian tidak berdiri sendiri. Ia bergantung pada dua hal utama: lahan yang produktif dan ketersediaan input seperti pupuk.
"Akan ada resiko kerusakan lahan. Dalam situasi perang global, dampaknya bisa tidak langsung tetapi signifikan. Gangguan perdagangan, kelangkaan alat pertanian, hingga rusaknya infrastruktur irigasi akibat instabilitas ekonomi dapat menghambat aktivitas produksi," ujar Riris yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang ini, Kamis (5/3/2026).
Dia mengungkapkan, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat bahwa konflik dan krisis global berkontribusi besar terhadap penurunan produktivitas pertanian akibat terganggunya sistem produksi dan distribusi.
Jika infrastruktur pendukung seperti irigasi, distribusi benih, dan sarana produksi terhambat, maka hasil panen pun berisiko turun. Penurunan kecil dalam produktivitas, misalnya 5–10 persen, pada skala nasional bisa berarti jutaan ton gabah hilang dari sistem pangan.
Tak hanya itu, masalah yang lebih nyata adalah ketergantungan Indonesia pada pupuk impor. Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor sekitar 5,37 juta ton pupuk . Artinya, sebagian kebutuhan nutrisi tanaman masih bergantung pada pasar global. Pengalaman konflik Rusia–Ukraina pada tahun 2022 menunjukkan bahwa gangguan ekspor pupuk dari negara produsen utama menyebabkan lonjakan harga pupuk dunia secara drastis .
"Jika perang dunia terjadi, pasokan pupuk bisa terganggu, harga melonjak, dan petani mungkin mengurangi dosis pemupukan. Dampaknya yaitu menurunkan produktivitas, menaikkan biaya produksi, dan harga pangan ikut terdorong," jelas Riris.
Lebih lanjut, Riris menuturkan, gambaran lain yang akan terjadi adalah distribusi dan logistik dan akan menjadi tantangan negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan. Beras dari Jawa dikirim ke Kalimantan, jagung dari Sulawesi dipasarkan ke Nusa Tenggara. Sistem pangan kita sangat bergantung pada transportasi laut.
"Namun, biaya logistik Indonesia masih relatif tinggi dibanding beberapa negara ASEAN. Dalam situasi perang global, jalur pelayaran internasional bisa terganggu, harga bahan bakar naik, dan biaya pengiriman melonjak. Dampaknya wilayah terpencil berisiko mengalami kelangkaan lebih cepat, harga pangan bisa berbeda tajam antarwilayah, distribusi bantuan sosial menjadi lebih mahal," ungkapnya.
Krisis Energi: Efek Domino pada Pertanian
Pertanian modern sangat bergantung pada energi. Pupuk nitrogen diproduksi dari gas alam. Traktor, pompa irigasi, dan distribusi hasil panen membutuhkan bahan bakar minyak (BBM).
Diakui Riris, pada tahun 2022, ketika terjadi konflik geopolitik global, harga energi dunia melonjak lebih dari 50 persen dalam waktu singkat. Jika perang dunia memicu lonjakan serupa, maka harga pupuk berbasis gas naik, ongkos angkut hasil panen meningkat, beban subsidi energi pemerintah membengkak.
"Kenaikan biaya produksi ini pada akhirnya diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga pangan yang lebih mahal," katanya.
Inflasi Pangan dan Resiko Kemiskinan
Ketika produksi terganggu dan distribusi tersendat, harga pangan hampir pasti naik. Pada periode krisis global tahun 2022, komponen makanan menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Indonesia. Bagi rumah tangga miskin, dampaknya sangat terasa.
Bank Dunia mencatat bahwa di negara berkembang, pengeluaran untuk pangan bisa mencapai lebih dari 50 persen dari total belanja rumah tangga miskin. Artinya, kenaikan harga beras, minyak goreng, atau telur langsung memukul daya beli kelompok rentan.
Jika inflasi tinggi berlangsung lama dampak yang akan terjadi adalah angka kemiskinan berpotensi meningkat, konsumsi gizi menurun, dan ketimpangan ekonomi melebar. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan beras di gudang, tetapi juga kemampuan masyarakat membelinya.
"Dalam dunia yang semakin tidak pasti, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari pertahanan militernya, tetapi juga dari kemampuannya memastikan rakyat tetap bisa makan dengan harga terjangkau. Maka, memperkuat sistem pangan domestik hari ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi strategi ketahanan nasional. Karena pada akhirnya, stabilitas sebuah bangsa selalu dimulai dari meja makan yang tetap terisi," pungkas Riris.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
