Dia mengungkapkan, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat bahwa konflik dan krisis global berkontribusi besar terhadap penurunan produktivitas pertanian akibat terganggunya sistem produksi dan distribusi.
Jika infrastruktur pendukung seperti irigasi, distribusi benih, dan sarana produksi terhambat, maka hasil panen pun berisiko turun. Penurunan kecil dalam produktivitas, misalnya 5–10 persen, pada skala nasional bisa berarti jutaan ton gabah hilang dari sistem pangan.
Tak hanya itu, masalah yang lebih nyata adalah ketergantungan Indonesia pada pupuk impor. Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor sekitar 5,37 juta ton pupuk . Artinya, sebagian kebutuhan nutrisi tanaman masih bergantung pada pasar global. Pengalaman konflik Rusia–Ukraina pada tahun 2022 menunjukkan bahwa gangguan ekspor pupuk dari negara produsen utama menyebabkan lonjakan harga pupuk dunia secara drastis .
"Jika perang dunia terjadi, pasokan pupuk bisa terganggu, harga melonjak, dan petani mungkin mengurangi dosis pemupukan. Dampaknya yaitu menurunkan produktivitas, menaikkan biaya produksi, dan harga pangan ikut terdorong," jelas Riris.
Lebih lanjut, Riris menuturkan, gambaran lain yang akan terjadi adalah distribusi dan logistik dan akan menjadi tantangan negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan. Beras dari Jawa dikirim ke Kalimantan, jagung dari Sulawesi dipasarkan ke Nusa Tenggara. Sistem pangan kita sangat bergantung pada transportasi laut.
"Namun, biaya logistik Indonesia masih relatif tinggi dibanding beberapa negara ASEAN. Dalam situasi perang global, jalur pelayaran internasional bisa terganggu, harga bahan bakar naik, dan biaya pengiriman melonjak. Dampaknya wilayah terpencil berisiko mengalami kelangkaan lebih cepat, harga pangan bisa berbeda tajam antarwilayah, distribusi bantuan sosial menjadi lebih mahal," ungkapnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
