Ia menyatakan bahwa DPP GMNI berkomitmen menjadi mitra kritis pemerintah yang senantiasa menawarkan solusi alternatif atas kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Sujahri juga mengungkapkan bahwa saat ini organisasi tengah beradaptasi dengan dinamika zaman dan perkembangan politik yang sangat cepat.
"Dalam waktu dekat, DPP GMNI berencana mengajukan judicial review terhadap sejumlah undang-undang dan rancangan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan demokrasi, hak-hak kerakyatan, termasuk hak atas tanah adat," ujar Sujahri Somar.
Dalam perspektif geopolitik, Sujahri menekankan pentingnya posisi Indonesia sebagai negara mandiri yang tidak berpihak pada blok Barat maupun Timur.
Selain itu, GMNI mendorong agar posisi Kepolisian Republik Indonesia tetap berada di bawah kendali langsung presiden sebagai bagian dari amanah reformasi.
Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal serta meningkatkan peran nyata GMNI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat luas, khususnya di Kota Medan.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
