Menurutnya, pengusaha billboard yang telah memenuhi segala persyaratan perizinan dan administrasi yang sah, serta telah membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan, seharusnya dilindungi, bukan diperlakukan secara tidak adil dan arogan.
"Kami sudah memeriksa dan memastikan bahwa mereka memiliki izin yang lengkap dan sesuai ketentuan,” ujar Abdillah.
Ia menambahkan bahwa Satpol PP terkesan melakukan penertiban tanpa dasar yang jelas dan enggan mendengarkan aspirasi pengusaha.
Ia memperingatkan agar kebijakan pemerintah tidak menjadi bumerang bagi instansi itu sendiri.
“Arogansi yang ditunjukkan oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban tanpa dasar yang jelas dan tanpa mendengarkan aspirasi pengusaha sangat merugikan dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Jangan sampai kebijakan yang ada justru menjadi boomerang bagi Pemko Medan sendiri,” ujar Abdillah.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
