Keluhan serupa disampaikan Berliana Limbong, Pendamping Lokal Desa (PLD) asal Kabupaten Humbang Hasundutan. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas pendamping yang tereliminasi telah mengabdi selama 10 hingga 20 tahun.
"Kejadian yang kami alami ini terjadi hampir di seluruh daerah kabupaten di Sumut. Beberapa oknum sudah melakukan penjaringan yang baru dan yang eksisting hanya 30 persen diperpanjang SK Baru. Kami memohon yang tidak bersalah, bekerja baik, tidak ada salah diterbitkan nama nama dari SK Terbaru SK 2026, kam tulang punggung di keluarga. Kami sudah mensukseskan Program Pak Prabowo pendirian Koperasi Merah Putih tahun lalu. Kami yakin Bapak Presiden belum mengetahui masalah ini. Untuk itu kami juga bermohon kepada Bapak Musa Rajekshah dapat membawa aspirasi kami ke pemerintah pusat,” kata Berliana.
Menanggapi aspirasi tersebut, Musa Rajekshah berjanji akan segera mempelajari berkas pengaduan dan menjalin komunikasi langsung dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.
"Saya juga berterima kasih mendengarkan keluhan terkait dengan kasus ini. Saya akan perjuangkan bapak ibu semuanya. Tidak ada kepentingan saya pribadi, dan sama-sama kita berjuang terkait dengan masalah ini dan kita tetap ikut aturan yang benar." jelas Ijeck.
Ijeck menambahkan bahwa dirinya akan memastikan informasi yang akurat dari pihak kementerian.
"Nanti juga saya langsung kontak pak menteri, terkait dengan kasus ini," tambahnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
