Menyadari keterbatasan personel BPBD dibandingkan luas wilayah Medan yang mencapai 250 km², Rico memerintahkan pembentukan relawan tanggap bencana secara masif yakni Relawan tidak hanya di tingkat kelurahan, tapi juga di instansi perkantoran, perbankan, hingga restoran. Setiap kelurahan wajib memiliki titik kumpul kapasitas 150-300 orang, sementara tingkat kecamatan harus memiliki lokasi evakuasi skala besar untuk lebih dari 1.000 orang yang aman dan mudah diakses.
Rico meminta BPBD melakukan riset teknologi pangan untuk menyediakan makanan evakuasi yang praktis, bergizi, dan mudah disajikan dalam kondisi darurat.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya kepemilikan kendaraan operasional tangguh banjir secara mandiri serta kolaborasi dengan komunitas kendaraan off-road. Namun, di atas segalanya, ia menekankan pentingnya edukasi psikologis kepada warga.
"Banyak warga menunda evakuasi karena salah persepsi terhadap kondisi air. Kita perlu penguatan mitigasi berbasis psikologi masyarakat. Penggunaan sirene dan pengeras suara di rumah ibadah harus memiliki standar yang jelas untuk memberikan efek urgensi agar masyarakat segera menyelamatkan diri," tambahnya.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman, serta pimpinan OPD terkait. Seluruh rangkaian mitigasi dan teknis evakuasi ini nantinya akan dituangkan dalam satu SOP yang terintegrasi untuk mewujudkan Medan sebagai kota yang tangguh bencana pada tahun 2026.
Editor : Chris
Artikel Terkait
