MEDAN, iNewsMedan.id - Trauma banjir besar yang melumpuhkan 19 dari 21 kecamatan di Kota Medan pada 27 November 2025 menjadi titik balik bagi Pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa pengalaman pahit tersebut harus menjadi fondasi utama dalam memperkuat ketangguhan kota menghadapi ancaman bencana di masa depan.
Hal ini disampaikan Rico Waas saat memimpin Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026 yang berfokus pada Peningkatan Ketangguhan Bencana dan Pengendalian Banjir di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Rabu (14/1/2026).
"Banjir 2025 adalah yang terbesar bagi banyak warga seumur hidup mereka. Kita tidak boleh melupakan pengalaman itu. Dengan kondisi iklim yang kian sulit diprediksi, potensi bencana bisa datang lebih cepat dari siklus yang diperkirakan," tegas Rico di hadapan jajaran pejabat Pemko Medan.
Salah satu poin krusial yang ditekan Wali Kota adalah penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Rico menginginkan pola koordinasi yang lebih taktis dan efektif tanpa terjebak birokrasi yang berbelit saat keadaan darurat.
Ia mendorong pengembangan aplikasi kebencanaan terintegrasi yang menggabungkan data Early Warning System (EWS) dengan laporan real-time dari lapangan. Selain itu, untuk mengatasi masalah komunikasi di wilayah terdampak, Pemko Medan berencana menyiapkan perangkat satelit Starlink sebagai solusi teknis saat jaringan seluler terputus.
Menyadari keterbatasan personel BPBD dibandingkan luas wilayah Medan yang mencapai 250 km², Rico memerintahkan pembentukan relawan tanggap bencana secara masif yakni Relawan tidak hanya di tingkat kelurahan, tapi juga di instansi perkantoran, perbankan, hingga restoran. Setiap kelurahan wajib memiliki titik kumpul kapasitas 150-300 orang, sementara tingkat kecamatan harus memiliki lokasi evakuasi skala besar untuk lebih dari 1.000 orang yang aman dan mudah diakses.
Rico meminta BPBD melakukan riset teknologi pangan untuk menyediakan makanan evakuasi yang praktis, bergizi, dan mudah disajikan dalam kondisi darurat.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya kepemilikan kendaraan operasional tangguh banjir secara mandiri serta kolaborasi dengan komunitas kendaraan off-road. Namun, di atas segalanya, ia menekankan pentingnya edukasi psikologis kepada warga.
"Banyak warga menunda evakuasi karena salah persepsi terhadap kondisi air. Kita perlu penguatan mitigasi berbasis psikologi masyarakat. Penggunaan sirene dan pengeras suara di rumah ibadah harus memiliki standar yang jelas untuk memberikan efek urgensi agar masyarakat segera menyelamatkan diri," tambahnya.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman, serta pimpinan OPD terkait. Seluruh rangkaian mitigasi dan teknis evakuasi ini nantinya akan dituangkan dalam satu SOP yang terintegrasi untuk mewujudkan Medan sebagai kota yang tangguh bencana pada tahun 2026.
Editor : Chris
Artikel Terkait
