Temuan ini memperkuat dugaan bahwa praktik usaha yang tidak patuh telah memperbesar tekanan ekologis di kawasan strategis tersebut, yang berujung pada kerugian masif bagi masyarakat.
Menteri Hanif menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang seharusnya bisa dicegah.
"Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah," tutup Menteri Hanif.
KLH/BPLH kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai di Sumatra. Pemerintah berkomitmen menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai fondasi utama untuk mencegah bencana ekologis.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
