Menteri Hanif menekankan bahwa DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan, terutama menghadapi curah hujan ekstrem yang mencapai lebih dari 300 mm per hari.
Pemerintah berkomitmen menjadikan penegakan hukum sebagai fondasi utama untuk mencegah bencana ekologis.
Menteri Hanif menegaskan bahwa KLH/BPLH akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana.
"Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah," tutup Menteri Hanif.
KLH/BPLH kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai di Sumatera.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
