MEDAN, iNewsMedan.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menandatangani kesepakatan bersama untuk memperkuat upaya perlindungan serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah tersebut. Penandatanganan ini juga melibatkan lembaga pendidikan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan Islam.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, usai penandatanganan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (7/11/2025), menegaskan komitmen Pemprov. Upaya ini merupakan bagian dari agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2025–2029 pada misi kelima dan program prioritas kedua.
Meskipun Pemprov Sumut berhasil menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dari 0,425 menjadi 0,399 pada tahun 2024, Wagub Surya mengakui bahwa tantangan perlindungan perempuan dan anak masih besar.
"Perlindungan perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Karena itu, kita perlu memperkuat kerja sama lintas sektor dengan seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.
Data menunjukkan, hingga Oktober 2025, tercatat 1.444 kasus kekerasan telah terjadi di Sumut. Untuk mengatasi hal ini, kerja sama lintas sektor, termasuk dengan institusi pendidikan dan aparat penegak hukum, dinilai sangat penting.
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, memberikan apresiasi atas capaian Sumut dalam bidang perlindungan perempuan dan anak, termasuk keberhasilan meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2023.
Selain itu, sebanyak 15 kabupaten/kota di Sumut juga menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2025. Kabupaten Deliserdang memperoleh kategori tertinggi (Nindya), diikuti oleh Medan, Labuhanbatu Utara, Tebingtinggi, Labuhanbatu, dan Serdangbedagai (kategori Madya), serta Binjai, Asahan, Batubara, Tapanuli Selatan, Karo, Sibolga, Padangsidimpuan, dan Padanglawas Utara (kategori Pratama).
"Saya memberikan apresiasi kepada Sumut atas berbagai capaian yang telah diraih, serta kepada para bupati dan wali kota yang telah melaksanakan kebijakan pembangunan yang berperspektif perempuan dan anak," tutup Menteri Arifah Fauzi.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
