DELISERDANG, iNewsMedan.id- Pengamat Sosial dan Politik dari Meta Politik Sumatera Utara (Sumut), Drs Ilham Dukbes Lubis menilai sorotan publik terhadap perjalanan dinas atau SPPD DPRD Deliserdang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.
Menurut Ilham, isu SPPD DPRD Deliserdang sangat kental nuansa politis karena dapat dimanfaatkan untuk mengurangi peran DPRD dalam menjalankan fungsinya.
"Justru saya menduga demo-demo yang belakangan marak soal SPPD itu bagian dari desain sekelompok orang untuk melemahkan fungsi pengawasan legislatif kepada eksekutif," kata Ilham Dukbes Lubis, Jumat, 12 September 2025.
Ia menjelaskan perjalanan dinas DPRD yang menjadi sorotan publik sesungguhnya sudah melalui mekanisme anggaran resmi. “Padahal sebelum digunakan perjalanan dinas, pastilah terlebih dahulu dianggarkan dan telah masuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Setidaknya hal itu justru berdampak kepada konsentrasi legislatif yang jadi terpecah mengurusi isu itu,” ujarnya.
Ilham menekankan fokus masyarakat mestinya juga diarahkan kepada eksekutif. “Padahal saya melihat itu tidak terlalu urgen. Justru soal SPPD eksekutif atau bupati yang harus jadi sorotan masyarakat kan mestinya,” ungkapnya.
Ia menyinggung soal anggaran besar di Pemkab Deliserdang. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, tercatat Rp100.190.742.543 (Rp100 miliar lebih) untuk Sekretariat Daerah.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
