MEDAN, iNewsMedan.id- Dugaan korupsi proyek rumah susun (rusun) di Sumatera Utara yang nilainya mencapai Rp6,5 miliar kini masuk ke tahap serius. Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi menyerahkan laporan hasil temuan mereka ke Kejaksaan Tinggi Sumut, Rabu (9/7).
Laporan itu diserahkan langsung oleh Sekretaris Itjen PKP, Dian Fris Nalle, SH, MH, kepada Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut, Muttaqin Harahap, SH, MH.
“Ada indikasi korupsi pada pembangunan rumah susun di tiga wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Deli Serdang, dengan nilai dugaan kerugian sementara sekitar Rp6,5 miliar,” ungkap Dian Fris usai penyerahan laporan.
Dian juga menyinggung adanya indikasi pemerasan dalam pelaksanaan proyek tersebut, yang akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik Kejati. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Menteri PKP, Maruarar Sirait, untuk membenahi kementerian dari praktik korupsi.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi menyangkut integritas program pemerintah. Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada pemberantasan korupsi. Kami mendorong agar kasus ini cepat ditindaklanjuti,” katanya.
Aspidsus Muttaqin Harahap membenarkan bahwa laporan resmi dari Itjen PKP telah diterima dan akan segera masuk ke tahap penyelidikan.
“Tim kami akan bekerja sesuai prosedur hukum. Dugaan pelanggaran anggaran dalam proyek rusun ini serius, dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka setelah penyelidikan dilakukan,” ujarnya singkat.
Kejaksaan belum merinci siapa saja pihak yang berpotensi terlibat dalam kasus ini. Namun sumber internal menyebut bahwa proyek rusun yang dimaksud dikerjakan dalam dua tahun terakhir dan melibatkan rekanan swasta serta sejumlah pejabat lokal.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
