Peserta sosialisasi diberikan pelatihan teknis terkait penggunaan sistem, mulai dari mekanisme permintaan konsultasi, standar waktu respon, hingga tata kelola data.
Inspektur Kabupaten Asahan, Zulkarnain, yang turut membuka kegiatan tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan digitalisasi pengawasan sangat bergantung pada kesiapan perangkat daerah.
“Kita ingin mengakhiri pola komunikasi yang terputus-putus, dan membangun kebiasaan kerja berbasis data, transparansi, dan kolaborasi,” ujar Zulkarnain.
Meski masih tahap awal, Pemkab Asahan berharap KDPPD menjadi tonggak perubahan pola kerja birokrasi yang selama ini cenderung lambat dan prosedural. Dengan sistem ini, konsultasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini bisa dipantau secara real time.
“Jika berhasil, ini bisa jadi model pengawasan digital yang bisa direplikasi di daerah lain,” tutup Okto.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
