MEDAN, iNews.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menilai permasalahan banjir yang kerap terjadi di Kota Medan disebabkan pendangkalan sungai. Maka dari itu, Edy mengajukan sebanyak delapan sungai masuk dalam program normalisasi sungai kepada pemerintah.
Edy mengatakan program normalisasi delapan sungai tersebut diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp2,5 triliun. Delapan sungai yang rencananya di normalisasi yakni Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Sikambing, Sungai Selayang, Sungai Sei Putih dan Sungai Sulang Saling.
"Proyek normalisasi delapan sungai di Kota Medan senilai Rp2,5 triliun telah diusulkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa," Edy.
Selain mengusulkan program normalisasi sungai, Edy juga mengusulkan pembangunan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Kecamatan STM Hilir Deliserdang sebesar Rp300 miliar. TPA tersebut nantinya akan menampung sampah khusus wilayah Medan, Binjai, dan Deliserdang.
“Tentang sampah ini, ini merupakan prioritas kami ajukan ke Pak Menteri, penduduk kami sekitar 15 juta, sampah ini jadi persoalan bagi kami, segala macam cara kami lakukan,” katanya.
Sementara usulan proyek ketiga adalah penyediaan akses air minum perpipaan di kawasan Mebidang.
“Kami ingin mengejar ini, sehingga rakyat kami benar-benar ikut merdeka dapat air bersih,” ucapnya.
Selain itu, Edy juga mengusulkan pembangunan waduk di Kepulauan Nias tepatnya di Sungai Idano Mola, Kecamatan Bawolato. Kondisi tersebut untuk mengatasi kebutuhan air khususnya di sektor pertanian.
“Nias ini seharusnya bisa mandiri dengan potensi agrarisnya, tapi begitu sulitnya mendapat air, sehingga Kepulauan ini memerlukan waduk,” tuturnya.
Kelima, pelebaran jalan menuju Merek-Kabanjahe sepanjang 3 km untuk mendukung destinasi pariwisata Danau Toba. Keenam, pembangunan Jalan Lahewa - Afulu - BTS Nias Barat.
Edy juga mengajukan penataan kawasan permukiman kumuh Sei Bilah Langkat. Kedelapan, pelatihan kapasitas kopetensi guru SMK assesor teknis dan Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan. Kesembilan, revitalisasi SMK serta peningkatan sarana dan prasarana SMK. Kesepuluh, peningkatan kapasitas surveilans gizi dan petugas kesehatan Puskesmas dalam rangka percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
