Kordinator Aksi, Khairul, mengungkapkan tuntutan Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara. Mereka mendesak Presiden RI segera membatalkan kebijakan PPN 12 persen. Hal itu demi melindungi kepentingan masyarakat kecil dan mendukung pemulihan perekonomian di Indonesia.
"Kami meminta pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang melalui proses yang transparan, ekonomi nasional dan melihatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat," ujar Presiden Mahasiswa UINSU tersebut.
"Kalau tuntutan kami tidak diindahkan kami akan bermalam disini, sampai tuntutan kami benar-benar disetujui oleh pihak DPRD Sumut," tambahnya.
Sekretaris DPRD Sumut, Zulkifli, menegaskan bahwa anggota DPRD telah melakukan mediasi dengan massa aksi. Namun, para pengunjuk rasa menuntut kehadiran seluruh fraksi.
"Beberapa anggota Dewan tidak berada di tempat, tuntutan mereka tidak bisa dipenuhi karena satu orang saja sudah cukup mewakili secara keseluruhan. Satu orang anggota dewan saja sudah cukup mewakili anggota dewan lainnya," ungkapnya.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
