JAKARTA, iNewsMedan.id - Mahfud MD terkejut setelah mendengar informasi mengenai anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU RI yang menyewa transportasi dinas untuk pergi ke daerah asusila. Informasi ini ia dapatkan dari sumber obrolan di Podcast Abraham Samad SPEAK UP beberapa waktu lalu.
"Setelah putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari, kami terus dikejutkan dengan berita lanjutan. Menurut informasi dari obrolan di Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU kini menggunakan tiga mobil dinas mewah, bahkan ada penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, serta fasilitas lain saat ke daerah yang (maaf) asusila," kata Mahfud dalam akun X atau Twitternya @mohmahfudmd, Senin (8/7/2024).
"DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak boleh diam," tambahnya.
Menurut Mahfud, KPU secara umum kini tidak layak menjadi penyelenggara pilkada 2024 mendatang. Ia menyarankan agar semua komisioner KPU diganti tanpa harus menunda Pilkada yang akan berlangsung November mendatang.
"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengutip putusan MK No. 80/PUU-IX/2011 yang berbunyi "jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain."
"Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," tuturnya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
