Keterlibatan BPKP tersebut, menurutnya, juga merupakan bentuk respons Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terhadap aspirasi masyarakat yang membutuhkan infrastuktur yang layak, seperti halnya jalan. Dengan adanya pengawasan atau pengawalan dari BPKP, diharapkan proyek pembangunan dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai standar yang ditetapkan.
“Pak Gubernur terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan standar,” kata Lasro.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Bambang Pardede sebagai salah satu pelaksana pembangunan, mengapresiasi bantuan BPKP atau isntansi lain yang ikut mengawal. “Kita sangat berterima kasih karena kita bekerja dapat pendampingan sekaligus pengawalan dari instasi lain,” ujar Bambang.
Bambang juga menawarkan formula terbaik dalam hal pelaporan. Dikatakannya, pihaknya telah mengembangkan sistem informasi pengawasan yang tersebar di seluruh Sumut. Karena, menurutnya, di masa kini tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Kwinhatmaka saat diwawancarai, usai bertemu dengan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis di Ruang Kerjanya di Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (25/1).
Editor : Ismail
Artikel Terkait
