MEDAN, iNewsMedan.id - Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Medan menyebutkan, bahwa laporan pengaduan kekerasan seksual mengalami peningkatan setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Nomor 12 tahun 2022 disahkan oleh pemerintah dan DPR.
Hal itu disampaian oleh Direktur LBH Apik Medan, Sierly Anita di acara diskusi publik dengan topik "Ciptakan Ruang Aman, Kenali UU TPKS” di Kota Medan. Sabtu (10/12/2022).
"Pasca disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Nomor 12 tahun 2022, pengaduan kekerasan seksual yang masuk ke pengaduan LBH APIK meningkat, penting masyarakat mengetahui Undang-Undang ini," ucap Sierly.
Sierly menambahkan, sejak UU TPKS disahkan, belum terdengar dengan lantang pembicaraan tentang UU TPKS diberbagai kalangan.
"Bahkan sosialisasi ditingkat Aparat Penegak Hukum (APH), lembaga pengada layanan, masyarakat, hingga pemerintah sendiri juga belum terdengar secara masif," tuturnya.
Lebih lanjut, Sierly menjelaskan, laporan kasus kekerasan seksual semakin meningkat. Berdasarkan data yang dicatat oleh LBH APIK Medan, dari Januari hingga November 2022, sebanyak 99 korban kekerasan terhadap perempuan melapor ke lembaga layanan. Sedangkan kasus kekerasan seksual sebanyak 23 korban.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
