Bukan Sekadar Administrasi, Jaminan Sosial Pekerja Proyek Jadi Benteng Ekonomi Keluarga di Sumut
MEDAN, iNewsMedan.id - Tingginya risiko kecelakaan di lapangan membuat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja proyek pemerintah tak lagi bisa dipandang sekadar urusan administrasi. Sepanjang 2026, tercatat 361.667 kasus kecelakaan kerja terjadi di Sumatera Utara, sementara cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di provinsi ini baru mencapai 36,62 persen dari total pekerja.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut memperkuat sinergi dalam pertemuan di Medan, Rabu (18/11/2026), guna memastikan seluruh pekerja pada proyek jasa konstruksi pemerintah daerah terdaftar sebagai peserta sejak awal pekerjaan dimulai.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP., menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terutama para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memeriksa dan memastikan setiap paket pekerjaan jasa konstruksi telah mendaftarkan tenaga kerjanya.
"Seluruh PPK agar memperhatikan dan memastikan setiap paket pekerjaan jasa konstruksi, pekerjanya telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, ketika proyek sedang berjalan, tenaga kerja mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," ucap Timur Tumanggor.
Ia menekankan bahwa landasan regulasi perlindungan ketenagakerjaan, termasuk peraturan daerah, sudah tersedia. Karena itu, ke depan diharapkan tidak ada lagi proyek pemerintah daerah yang berjalan tanpa perlindungan jaminan sosial bagi para pekerjanya.
Editor: Jafar Sembiring