BREAKING NEWS Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat, Langsung Ajukan Banding
JAKARTA, iNewsMedan.id – Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Pemecatan ini diputuskan menyusul keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa dalam persidangan tersebut Irjen Eko terbukti melakukan permufakatan jahat terkait akses ilegal (illegal access) menggunakan sarana dan perangkat teknologi milik institusi Polri.
"Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KKEP, maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural," kata Trunoyudo di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Akibat pelanggaran tersebut, Eko dijerat dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah pasal dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Majelis KKEP kemudian menjatuhkan dua bentuk sanksi tegas kepada yang bersangkutan, yakni sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Kasus penyadapan ilegal ini turut menyeret sejumlah petinggi kepolisian. Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka disangkakan terlibat dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Dari empat tersangka tersebut, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi dikenakan tahanan rumah atas pertimbangan kesehatan.
Irjen Eko Hadi menjadi perwira tinggi kedua yang disanksi pemecatan setelah Mabes Polri sebelumnya menjatuhkan putusan PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan penelusuran, aksi penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang periode 2025–2026. Dalam praktiknya, sejumlah nomor telepon dimasukkan secara ilegal ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi yang sah.
Sasaran penyadapan ini tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga meluas ke sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pimpinan media massa, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Mereka juga dijerat dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana hingga delapan tahun penjara.
Editor: Vitrianda Hilba Siregar