Bukan karena Benci Gibran, Ini Alasan Sofyan Tan Ikut Teken Hak Menyatakan Pendapat
Menurut dia, ketentuan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yakni minimal lulusan SMA atau sederajat. Persoalan muncul karena, berdasarkan penjelasannya, dokumen yang dipersoalkan belum dapat menunjukkan pemenuhan persyaratan tersebut.
Sofyan mengatakan, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional anggota DPR. Jika hak tersebut bergulir, DPR dapat membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki persoalan yang menjadi dasar pengajuan pendapat.
"Jadi, nanti Panitia Khusus itu akan menyelidiki walaupun putusan pengadilan sudah ada, tetapi dia akan menyelidiki apakah proses tersebut benar atau tidak," katanya.
Ia menjelaskan, proses tersebut memiliki tahapan panjang karena hasil penyelidikan pansus nantinya harus dibawa ke rapat paripurna DPR. Jika ditemukan dasar yang cukup, hasilnya dapat diteruskan kepada lembaga terkait sesuai mekanisme konstitusi.
Sofyan juga menceritakan dinamika politik di DPR dalam beberapa hari terakhir yang membuat agenda pembahasan hak menyatakan pendapat beberapa kali mengalami perubahan. Situasi tersebut, kata dia, berkaitan dengan kabar pengunduran diri Gibran serta perkembangan komunikasi dengan Presiden dan MPR.
Namun, bagi Sofyan, persoalan utamanya bukan siapa yang sedang berkuasa atau berada di luar pemerintahan. Ia menilai anggota DPR harus berani bersikap ketika menemukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan aturan.
Ia bahkan mengaku sempat mendapat pertanyaan dari sejumlah pihak yang mempertanyakan keikutsertaannya dalam usulan tersebut. Sebab, selama ini dirinya dikenal sebagai sosok yang dinilai baik.
"Justru karena orang baiklah tidak mau melihat ketidakbenaran lalu saya diam saja. Kalau saya diam, berarti suatu saat saya akan disalahkan oleh anak-anak saya yang nantinya suatu saat, kenapa Pak Sofyan pada waktu itu?" ucapnya.
Sofyan menegaskan, tanda tangan yang dibubuhkannya bukan bentuk perlawanan terhadap Gibran secara pribadi ataupun karena perbedaan pilihan politik. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan haknya sebagai wakil rakyat.
"Tetapi dengan saya ikut tanda tangan 14 orang itu, otomatis pada hari ini saya mengukir sejarah bahwa sekali lagi bukan masalah tidak suka terhadap Gibran atau perbedaan politik, tetapi yang saya lakukan adalah sesuai dengan hak konstitusi dan kenegaraan," katanya.
Editor: Ismail