Effendi Simbolon: KIP Kuliah Program Mulia, Harus Tepat Sasaran dan Adil

MEDAN, iNewsMedan.id - Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN), Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, menyoroti dugaan politisasi dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ia meminta pemerintah memberikan kesempatan yang setara bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) untuk memperoleh bantuan pendidikan.

Effendi menilai, program bantuan pendidikan yang digagas pemerintah sejak era Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan program mulia. Oleh karena itu, penyalurannya harus dijalankan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan penerima, bukan atas dasar kepentingan politik.

Baca Juga

Padel Series Road To HKBP 165 Menyapa Medan, Gaungkan Gaya Hidup Sehat

Menurut dia, KIP Kuliah tidak boleh dijadikan alat transaksi elektoral oleh politisi untuk mengakomodasi konstituen di daerah pemilihan masing-masing.

“Program ini sangat baik dan sangat mulia. Namun, kenyataannya, program ini diperdagangkan sebagai barter atau transaksi elektoral oleh para politisi yang memiliki konstituen di daerah-daerah,” kata Effendi di sela-sela Wisuda Ahli Madya, Sarjana, Profesi, dan Magister UHN Periode II Tahun 2026 di Medan, Jumat (23/10/2026).

Ia meminta pemerintah menertibkan mekanisme penyaluran KIP Kuliah agar bantuan tersebut benar-benar diterima oleh mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan membutuhkan dukungan biaya pendidikan. Ia juga mengingatkan agar alokasi bantuan bagi jutaan penerima tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Penyaluran yang tidak transparan dinilai berpotensi menimbulkan penyimpangan sehingga perlu diawasi secara ketat.

Baca Juga

Lepas 207 Wisudawan, UNHKBP Pematangsiantar Kebut Akreditasi Unggul

Selain KIP Kuliah, Effendi menyoroti program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia meminta pemerintah memastikan beasiswa LPDP diprioritaskan bagi calon penerima yang memiliki kemampuan akademik tinggi, tetapi terkendala kondisi ekonomi.

“Kalau anaknya pintar, tetapi orang tuanya mampu, biarlah disekolahkan sendiri. Berikan kesempatan kepada mereka yang orang tuanya tidak memiliki kemampuan,” ujarnya.

Effendi juga mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui program pendidikan gratis. Namun, ia menekankan agar kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada PTN, melainkan juga memperhatikan mahasiswa di PTS. Menurutnya, mahasiswa PTS memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk memperoleh dukungan pendidikan dari pemerintah.

Baca Juga

Yayasan UHN Sebut Kemenkes RI Dukung Penuh Pembangunan Nommensen International Hospital

Ia menambahkan, PTS memiliki kontribusi besar dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Berbeda dengan PTN yang menerima dukungan anggaran negara, PTS harus mengandalkan pembiayaan mandiri untuk kebutuhan operasional dan investasi.

“Jangan hanya perguruan tingginya yang digratiskan, tetapi mahasiswanya juga harus ditopang dengan beasiswa. Jangan hanya mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Bagaimana dengan yang di swasta?” tegas Effendi.

Effendi secara khusus mendorong agar mahasiswa PTS berprestasi dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan yang sama, terutama bagi mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi berakreditasi unggul.

Baca Juga

Effendi Simbolon Sidak UHN Medan, Pastikan Sarana Prasarana Layak

Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi penyaluran KIP Kuliah, memperkuat ketepatan sasaran beasiswa LPDP, serta memastikan kebijakan pendidikan gratis menjangkau mahasiswa PTN dan PTS secara adil.

Editor: Jafar Sembiring