BREAKING NEWS Mendagri Buka Suara Soal Wacana Pemakzulan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu

JAKARTA, iNewsMedan.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti tajam dinamika politik yang berujung pada munculnya wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu. Tito mewanti-wanti seluruh pihak agar perbedaan politik tidak sampai mengorbankan dan mengganggu jalannya penanganan bencana alam untuk masyarakat Tapteng.

"Prinsip dasar saya sudah saya sampaikan bahwa jangan sampai perbedaan politik, masalah-masalah politik mempengaruhi penanganan masalah bencana," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Baca Juga

Tangis Korban Banjir Tapteng: Jalan Kaki Puluhan Kilometer Cari Anak Istri, Bertemu Bupati Masinton

Tito menjelaskan bahwa perselisihan politik antara pihak eksekutif dan legislatif berisiko mengganggu proses anggaran serta perubahan APBD. Dampak dari konflik ini dinilai bakal dirasakan langsung oleh masyarakat luas, terlebih Tapteng saat ini masih berjuang menangani dampak bencana alam.

Ia membeberkan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran bantuan dalam jumlah besar untuk mempercepat pemulihan di Tapteng. Namun, pencairan dan realisasinya terhambat oleh polemik politik di tingkat daerah.

"Di tengah-tengah (bencana) ini mereka kan butuh biaya. Anggaran sudah diberikan oleh Bapak Presiden Rp123 miliar. Ini tahap pertama bulan April. Kemudian di bulan Agustus, tambahan lagi Rp14 miliar. Tapi jangan sampai ini kemudian... saya dengar realisasinya masih kecil karena salah satunya perdebatan dengan DPR," ujar Tito.

Untuk mencegah dampak yang kian meluas, Mendagri bahkan turun tangan langsung guna memediasi kedua belah pihak agar mengutamakan kepentingan warga di atas kepentingan politik.

"Nah, janganlah. Saya datang ke sana menyampaikan, saya mediasi, janganlah kemudian perbedaan politik membuat gangguan terhadap operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat. Kalau sudah menyangkut masalah kebencanaan, masyarakat, tolonglah. Ya, eksekutif, legislatif bersatu," pungkasnya.

Wacana pemakzulan ini mengemuka setelah lima fraksi di DPRD Tapteng—yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB—sepakat untuk mengulirkan hak interpelasi atau pemakzulan terhadap Masinton Pasaribu dari jabatannya sebagai Bupati Tapteng.

Langkah politis dari kelima fraksi dewan tersebut didasari oleh rendahnya penyerapan APBD Tapteng 2026 yang tercatat baru mencapai sekitar 30% hingga Agustus 2026. Pihak legislatif menilai lambatnya serapan anggaran berdampak langsung pada terhamparan penanganan korban banjir hingga penyaluran program beasiswa daerah.

Menanggapi desakan dan wacana pemakzulan tersebut, Masinton Pasaribu menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatan. Ia meminta agar seluruh dinamika politik dihentikan sejenak demi memprioritaskan fokus bersama pada percepatan pemulihan daerah pascabencana.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar