150 Pekerja Persampahan Informal TPA Terjun Akhirnya Mendapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

MEDAN, iNewsMedan.id - Sebanyak 150 pekerja persampahan informal atau pemulung yang bekerja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, mendapatkan perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan itu diberikan pemerintah kota, pada Kamis (10/9/2026) sebagai upaya mengurangi risiko yang dihadapi pekerja informal di sektor persampahan.

Dengan penambahan tersebut, sekitar 305 pemulung yang bekerja di TPA Terjun kini tercatat telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Jutaan Pekerja Belum Terlindungi, Disnaker Sumut Perkuat Pengawasan

Langkah tersebut merupakan bagian dari perhatian terhadap pekerja informal yang sehari-hari bekerja di lingkungan dengan risiko kecelakaan kerja cukup tinggi. Para pemulung antara lain beraktivitas di tengah timbunan sampah dan berdekatan dengan alat-alat berat yang beroperasi di kawasan TPA.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan perlindungan jaminan sosial dibutuhkan karena pekerjaan pemulung memiliki sejumlah risiko.

“Bekerja di TPA ini risikonya sangat tinggi, mulai dari potensi terjatuh, tertimpa alat berat, hingga risiko longsor. Oleh karena itu, pekerja rentan seperti para penyelamat lingkungan di TPA Terjun ini sangat membutuhkan kepastian perlindungan,” ujar Rico.

Keluarga Korban Kebakaran Evyap Terima Santunan dan Beasiswa

Berawal dari Dorongan Komunitas Jurnalis Ekonomi Sirkular

Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pemulung tersebut sebelumnya didorong oleh kelompok jurnalis yang menaruh perhatian pada kondisi pekerja informal di sektor pengelolaan sampah.

Pada 27 Juli 2026, Ketua Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) Muhammad Edison Ginting mendorong Pemerintah Kota Medan memperluas perlindungan jaminan sosial kepada para pemulung di TPA Terjun.

Sasar UMKM dan Pekerja Lepas, BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa Gelar Gebyar Sadar Jamsostek

Dorongan itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Pemulung Perempuan dalam Waste Management dan Perjuangan sebagai Pekerja Hijau”. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran Komunitas Pemulung Perempuan TPA Terjun.

Dalam diskusi itu, persoalan pemulung tidak hanya dilihat dari pekerjaan mereka dalam mengumpulkan dan memilah sampah. Para pemulung juga ditempatkan sebagai pekerja informal yang memiliki peran dalam rantai pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, tetapi menghadapi keterbatasan perlindungan sosial.

PWPM bersama Komunitas Jurnalis Ekonomi Sirkular kemudian mendorong agar pemerintah memberikan perlindungan yang lebih memadai kepada kelompok pekerja tersebut.

Nyaman Tanpa Cemas: Ribuan Juru Sensus Ekonomi 2026 di Deli Serdang Aman dari Risiko Kerja

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 150 pemulung yang diserahkan pada September ini menjadi salah satu bentuk tindak lanjut dari dorongan tersebut.

Bagi pemulung, perlindungan jaminan sosial menjadi penting karena pekerjaan mereka berlangsung di lingkungan yang memiliki potensi kecelakaan kerja. Di sisi lain, sebagian besar pemulung merupakan pekerja informal yang tidak memiliki hubungan kerja formal dengan pemberi kerja.

Perlindungan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan kepastian ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja maupun risiko lain yang tercakup dalam program jaminan sosial.

Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan BPR Pijer Podi Lindungi Pekerja

Penambahan peserta BPJS Ketenagakerjaan juga memperlihatkan bahwa perhatian terhadap pekerja persampahan mulai bergeser dari sekadar persoalan kebersihan kota menuju persoalan perlindungan terhadap orang-orang yang bekerja di dalam sistem pengelolaan sampah tersebut.

Editor: Jafar Sembiring