BI dan Kemenko Percepat Digitalisasi Pembayaran untuk Tingkatkan PDRD Sumatera

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Puji Gunawan dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional melalui kemajuan digitalisasi. 

"Dukungan dari pemangku kepentingan di daerah dan BPD dipandang sudah semakin baik, meski masih ditemui sejumlah kebijakan yang menghambat percepatan digitalisasi. Ke depan, kebijakan daerah perlu diselaraskan dengan agenda percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD). Selain itu, kebijakan juga diharapkan dapat mendukung berbagai inovasi dan model implementasi digitalisasi yang semakin beragam, guna semakin meningkatkan efisiensi layanan dan kemudahan bagi masyarakat," jelasnya.

Baca Juga

BI-Rate Sentuh 5,50 Persen, Kebijakan Lanjutan Memperkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Rakorwil TP2DD Sumatera dihadiri oleh Bapenda dan BPD dari 10 provinsi di wilayah Sumatera, serta Pimpinan Bank Indonesia di Kantor Perwakilan maupun dari Departemen Regional dan Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Dalam Rakorwil, juga didiskusikan arah pengembangan digitalisasi sistem pembayaran sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan perluasan dari implementasi sistem split payment melalui QRIS, yang diinisiasi dengan program QRESTO di Kota Medan. 

Sebagai tindak lanjut, akan terus dilakukan pemetaan potensi digitalisasi dari pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, komitmen dan sinergi dalam mendukung akselerasi digitalisasi sistem pembayaran akan terus diperkuat, dalam rangka mendorong perekonomian Sumatera yang lebih maju, resilien dan inklusif.

Editor : Chris