Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : PRSU Menuju Event Nasional, Bobby Nasution Minta Semua Pihak Kolaborasi
Advertisement . Scroll to see content

Dari Parfum hingga Busana, Ini Produk Unggulan Banda Aceh di Pameran APEKSI Medan

Kamis, 02 Juli 2026 | 11:43 WIB
  • author Odi Siregar
Dari Parfum hingga Busana, Ini Produk Unggulan Banda Aceh di Pameran APEKSI Medan
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, promosikan produk kreatif unggulan di APEKSI 2026 untuk memperkuat daya saing UMKM lokal di pasar nasional. Foto: Istimewa

MEDAN, iNewsMedan.id - Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, memperkenalkan berbagai produk UMKM unggulan asal Kota Banda Aceh dalam pameran pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026.

Kegiatan pameran UMKM ini berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, mulai 1 hingga 3 Juli 2026, dan diikuti oleh seluruh perwakilan pemerintah kota peserta APEKSI 2026.

"Kami turut mempromosikan produk-produk unggulan Kota Banda Aceh di ajang ini," ujar Illiza Sa'aduddin Djamal di lokasi pameran, Rabu (1/7/2026).

Produk yang diboyong meliputi parfum, kerajinan tangan, busana, hingga kuliner. Illiza secara khusus menyoroti ambisi Banda Aceh untuk menjadi kota parfum di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pemerintah kota telah menjalin kerja sama (MoU) dengan Kota Grasse, Prancis, yang dikenal sebagai ibu kota parfum dunia, untuk mengembangkan sektor tersebut.

"Kami ingin membawa produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional. Antusiasme pengunjung terhadap parfum di stan kami sangat positif," tambah Illiza.

Selain parfum, ia juga memamerkan produk ekonomi kreatif lainnya, seperti busana dengan sulaman motif khas Aceh, hasil bordir, hingga perhiasan karya anak muda Banda Aceh.

Selain pameran UMKM, Illiza menjelaskan bahwa kehadirannya di Rakernas APEKSI juga bertujuan untuk membahas berbagai persoalan perkotaan yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

Beberapa isu krusial yang menjadi sorotan dalam forum tersebut meliputi masalah Transfer ke Daerah (TKD) dan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Illiza, isu-isu ini sangat penting, terutama bagi kota-kota dengan pendapatan asli daerah yang masih terbatas.

"Kami mendorong kekompakan antarwali kota untuk memperjuangkan alokasi anggaran sebesar 30 persen sesuai amanah. Selain itu, kami juga menyoroti sentralisasi kewenangan yang saat ini banyak ditarik ke pemerintah pusat, padahal seharusnya menjadi kewenangan daerah," tutupnya.

Editor: Jafar Sembiring

Related News

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut