66 Persen Citra Negatif Polri Akibat Pengalaman Buruk Warga

MEDAN, iNewsMedan.id - Jurnalis senior Sumatera Utara (Sumut), Eddy Iriawan, sukses menjalani ujian promosi doktor dalam sidang terbuka Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara (USU). Prosesi tersebut berlangsung di Ruang IMT-GT Biro Rektor USU pada Senin (8/6/2026).

Sidang terbuka ini dipimpin langsung oleh Wakil Rektor III USU, Prof. Dr. Eng. Himsar Ambarita. Di hadapan tim promotor yang terdiri dari Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, Prof. Dr. Drs. Humaizi, dan Prof. Dr. Dra. Dewi Kurniawati, Eddy berhasil mempertahankan disertasinya.

Acara ini juga dihadiri oleh tim penguji luar komisi, yaitu Prof. Dr. Suwardi Lubis, Prof. Dra. Lusiana Adriani Lubis, dan Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Turut hadir sebagai tamu undangan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, beserta kerabat terdekat Eddy.

Berdasarkan hasil ujian, pimpinan sidang menyatakan Eddy Iriawan lulus dengan predikat cumlaude. Ia resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Komunikasi setelah sukses mempertahankan disertasi berjudul “Model Manajemen Komunikasi dalam Merekonstruksi Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Soroti Banjir Informasi Digital dan Kasus Besar

Secara garis besar, Eddy yang telah berkecimpung di dunia jurnalistik sejak tahun 1998 ini menjelaskan bahwa penelitiannya berkaitan dengan derasnya arus informasi di tengah gempuran era digital. Fenomena banjir informasi yang disebarkan melalui platform media sosial saat ini dinilai sangat memengaruhi citra aparat penegak hukum di Indonesia.

"Secara khusus pada objek yang saya teliti, yaitu institusi Kepolisian RI, citra negatif Polri sebesar 66,2 persen didasarkan pada pengalaman buruk pribadi masyarakat saat berkomunikasi dengan polisi. Salah satunya adalah tidak mendapat respons atas pengaduan yang mereka sampaikan," ujar Eddy.

Eddy menambahkan, citra negatif akibat pengalaman buruk tersebut kian diperparah oleh dua peristiwa besar yang melibatkan mantan pejabat tinggi Polri, yaitu kasus Ferdy Sambo dan kasus narkotika Teddy Minahasa.

"Meskipun tindakan kriminal tersebut dilakukan oleh oknum, derasnya arus informasi mengenai peristiwa itu membuat masyarakat menggeneralisasi kejahatan tersebut secara institusi," jelasnya.

Solusi Melalui Model PRISM Polri

Dalam konteks komunikasi, fenomena ini berpotensi terus menggerus citra Polri jika tidak segera ditemukan metode yang tepat untuk mengoreksi informasi. Oleh karena itu, Eddy menawarkan sebuah kebaruan (novelty) dalam pola komunikasi institusi guna mereduksi citra negatif yang terbangun secara massal.

Menurut Eddy, Polri tidak bisa lagi hanya mengandalkan langkah-langkah konvensional seperti pembingkaian media (media framing), gerakan sosial digital, atau konstruksi narasi publik. Saat ini, institusi Polri dituntut mampu memberikan respons cepat terhadap tekanan tagar (hashtag) melalui strategi komunikasi dan manajemen citra yang terintegrasi.

"Kebaruan atau novelty ini saya beri istilah dengan model PRISM (Public Response Integrated Strategic Management Image Recovery) Polri," ungkapnya.

Model PRISM Polri ini mencakup 8 langkah strategi utama:

1. Identifikasi Awal: Menyatukan aktivitas tagar di media sosial.

2. Klasifikasi Isu: Memetakan isu berdasarkan segmen politik, sosial, dan lainnya.

3. Analisis Konteks: Menilai konteks sosial, narasi dominan, dan aktor kunci di balik penyebaran tagar untuk merumuskan strategi komunikasi yang tepat.

4. Respons Terintegrasi: Menyusun klarifikasi konten berbasis data yang disesuaikan dengan gaya bahasa publik.

5. Kolaborasi Lintas Lembaga: Melibatkan kementerian atau lembaga lain di luar Polri.

6. Dialog Publik: Membuka ruang partisipasi publik seperti diskusi daring, jajak pendapat (polling), dan sejenisnya.

7. Evaluasi Berkala: Mengukur dampak komunikasi terhadap opini publik menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif atas data media sosial.

8. Dokumentasi dan Adaptasi: Mencatat seluruh respons, strategi, dan hasil ke dalam basis data institusi sebagai acuan penanganan isu serupa di masa depan.

Di akhir penjelasannya, Eddy menegaskan bahwa keberhasilan sistem ini bertumpu pada keseragaman gerak di tubuh kepolisian.

"Yang terpenting dari semua ini adalah lini divisi humas sebagai garda terdepan, mulai dari tingkat Mabes, Polda, hingga Polsek. Keseragaman gerak dalam penerapan model ini akan menentukan keberhasilan dalam membangun komunikasi untuk menciptakan citra positif Polri," pungkasnya.

Editor : Jafar Sembiring