PKH Medan Makmur Cair! 10 Ribu Warga Medan Terima Rp2,4 Juta Per Tahun

MEDAN, iNewsMedan.id - Pemerintah Kota (Pemko) Medan resmi menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur dengan menyasar 10.000 penerima manfaat pada tahun ini. Program bantuan sosial yang didanai melalui APBD tersebut diprioritaskan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah pusat.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah konkret Pemko Medan dalam memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan.

Baca Juga

Gebrakan Tahun Pertama, Rico-Zaki Berhasil Tarik Investasi Rp14,5 Triliun ke Medan

"Masih ada masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, lansia terlantar, hingga penyandang disabilitas yang belum mendapatkan perhatian. Ini yang harus kita hadirkan solusinya," ujarnya saat acara Sosialisasi PKH Medan Makmur dan Digitalisasi Bantuan Sosial di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (1/4/2026).

Program PKH Medan Makmur memiliki landasan hukum Peraturan Wali Kota Medan Nomor 10 Tahun 2026. Program ini dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat untuk memperkuat sistem perlindungan sosial di daerah. Setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp200.000 per bulan atau total Rp2,4 juta per tahun yang disalurkan secara nontunai melalui rekening masing-masing.

Sasaran dan Syarat Penerima

Baca Juga

Enggan Terulang! Rico Waas 'Pecut' OPD Medan Belajar dari Pahitnya Banjir 2025

Sasaran utama program ini adalah warga Kota Medan yang masuk dalam kategori:

- Penyandang disabilitas dengan tingkat ketergantungan tinggi.

- Lanjut usia (60 tahun ke atas) dalam kondisi terlantar atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Baca Juga

Rico Waas: Perempuan Tiang Peradaban dan Penggerak Kemajuan Bangsa

Selain kriteria tersebut, calon penerima harus memenuhi persyaratan administratif, antara lain:

1. Berdomisili di Kota Medan dengan dokumen kependudukan yang sah.

2. Tidak sedang menerima bantuan sosial lain (seperti PKH Nasional atau BPNT).

Baca Juga

Medan Dipilih untuk Program PSEL Nasional, Siap Ubah 1.700 Ton Sampah Harian Jadi Energi Listrik

3. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional pada desil 1 hingga 5.

Bagi warga yang belum terdata, pengusulan dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah di tingkat kelurahan. Proses pengajuan dilakukan secara berjenjang, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota berdasarkan verifikasi Dinas Sosial.

Pengawasan dan Digitalisasi

Baca Juga

Filosofi Segelas Air: Cara Rico Waas Mengubah Mindset Pelayan Publik di Kota Medan

Rico Waas menegaskan bahwa pendataan harus dilakukan secara objektif dan akurat. Ia memberikan peringatan keras kepada camat dan lurah agar tidak menyalahgunakan kewenangan, termasuk memasukkan data berdasarkan kedekatan pribadi.

"Bantuan ini untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai disalahgunakan. Kalau tidak sesuai, akan diproses," tegasnya.

Selain itu, Kota Medan ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam digitalisasi bantuan sosial. Melalui integrasi data berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD), pemerintah menargetkan validasi data yang lebih akurat dan transparan. Wali Kota juga menginstruksikan pembenahan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar seluruh kendala teknis di tingkat kelurahan dapat segera teratasi.

Editor : Jafar Sembiring