Pelarian Berakhir, Tersangka Penggelapan Dana Jemaat Rp28 Miliar Ditangkap di Bandara Kualanamu

DELISERDANG, iNewsMedan.id - Pelarian AHF (42), mantan Kepala BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi. Tersangka kasus dugaan penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara sebesar Rp28 miliar ini ditangkap saat tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Senin (30/3/2026).

Tak sendiri, AHF diamankan bersama seorang perempuan berinisial CR (43). Keduanya merupakan daftar pencarian orang (DPO) yang masuk dalam daftar pencegahan (cekal) atas permintaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara.

Baca Juga

Kanim Belawan Raih Terbaik II LHI Nasional, Imigrasi Sumut Perkuat Kapasitas Intelijen

Penangkapan ini bermula dari kejelian tim Passenger Analysis Unit (PAU) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Petugas mendeteksi keberadaan kedua tersangka saat mereka hendak berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia, menggunakan maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH860.

"Tim kami di TPI Kualanamu sudah bersiap begitu mendapat laporan dari tim PAU bahwa ada DPO yang menuju Medan. Begitu pesawat landing, petugas langsung melakukan pengamanan dan pemeriksaan intensif," ujar Kepala Kantor Imigrasi Medan, Uray Avian.

Kasus yang menjerat AHF dan CR ini mencuat setelah dilaporkan oleh Pimpinan Cabang BNI Rantauprapat, Muhammad Camel, pada 26 Februari 2026 dengan nomor laporan LP/B/327/II/2026.

Baca Juga

Inovasi Imigrasi Sumut Jadi Perhatian, Kanwil Ditjenim Jambi Lakukan Studi Tiru

Keduanya diduga kuat melakukan tindak pidana perbankan, pemalsuan surat dan penggelapan dana milik jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Labuhanbatu.

Saat proses penyelidikan awal oleh Polda Sumut, para tersangka diketahui telah melarikan diri ke luar daerah hingga akhirnya terdeteksi berada di luar negeri.

Setelah menjalani pemeriksaan keimigrasian untuk memastikan identitas, pihak Imigrasi langsung menyerahkan AHF dan CR kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut.

Baca Juga

Bentengi Masyarakat dari TPPO, Imigrasi Sumut Perkuat Desa Binaan

"Koordinasi yang cepat dengan aparat penegak hukum adalah kunci. Ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung penegakan hukum dan menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan keimigrasian yang ketat," tegas Uray Avian.

Langkah tegas ini selaras dengan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat sinergi antar-instansi penegak hukum di Indonesia.

Editor: Chris