Hanya Gara-gara Komentar 'Bestie', Kedewasaan Ketua DPRD Sumut Dipertanyakan

MEDAN, iNewsMedan.id - Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, menuai kritik tajam dari pengamat politik Bakhrul Khair Amal. Erni dianggap belum dewasa dan terlalu "baperan" dalam menghadapi kritik, terutama setelah ia melaporkan seorang Wakil Ketua DPRD Deli Serdang berinisial HS ke Polda Sumut atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini bermula dari komentar HS di media sosial terkait artikel yang menyebut Erni sebagai "Bestie Politik" Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Menurut Bakhrul, tindakan Erni yang langsung membawa masalah ini ke jalur hukum menunjukkan ketidakmampuannya sebagai pemimpin. Ia seharusnya bisa menyelesaikan perbedaan pendapat dengan dialog atau musyawarah, bukan langsung melapor ke polisi.

Baca Juga

Erni Ariyanti Sitorus Resmi Jadi Ketua DPRD Sumut: Tonggak Baru Peran Perempuan dalam Politik

"Seharusnya dia (Erni) bisa bertabayun dan berdiskusi lalu bertanya," kata Bakhrul. "Penyelesaian itu kan bisa dilakukan dengan perspektif kepemimpinan. Karena akan dilihat nanti kedewasaannya dalam berpolitik."

Laporan Polisi Dituding Ajak Kegaduhan

Laporan yang dibuat Erni terkait komentar HS di media sosial dinilai Bakhrul berlebihan. Komentar tersebut, yang berisi balasan "soulmate" dan emoji hati, dianggap tidak mengandung unsur penghinaan. Bahkan, netizen lain pun turut berkomentar serupa. Namun, hanya HS yang dilaporkan.

Baca Juga

Erni Ariyanti Sitorus Resmi Pimpin DPRD Sumut 2024-2029

"Penggunaan bahasa-bahasa dalam komentar di akun instagram tersebut tidak terlalu menyudutkan atau sampai menghina," jelas Bakhrul. "Kata 'bestie' itu kan artinya sahabat lalu disambung dengan komen-komen lain."

Ia menyarankan Erni untuk berkonsultasi dengan ahli bahasa sebelum membuat laporan. Bakhrul juga khawatir laporan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan kegaduhan di dunia politik Sumatera Utara, apalagi mengingat Erni dan HS merupakan sesama kader Partai Golkar. Konflik ini bisa jadi berlatar belakang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sumut.

Kepemimpinan Dipertanyakan

Bakhrul menilai, seorang pemimpin dewan seharusnya bisa menyelesaikan masalah pribadi, apalagi persoalan yang lebih besar di Provinsi Sumatera Utara. Tindakan Erni yang memilih jalur hukum justru menunjukkan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan konflik.

"Jangan terus dibawa ke ranah hukum," tegas Bakhrul. "Berbeda pendapat dan pilihan itu biasa, Bhineka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kegagalan demokrasi bukan karena hal lain, terjadinya itu karena berbeda pendapat yang tidak bisa diterima."

Ia juga mengingatkan bahwa sebagai pejabat publik, Erni harus siap menerima kritik. Kritik yang dilayangkan kepada Erni bukanlah serangan personal, melainkan masukan terhadap kapasitasnya sebagai pejabat.

"Yang dikritik ini kan pejabat, bukan personalitinya. Mereka kan pejabat publik, dan jangan terlalu cepat menuduh atau menghakimi," tambahnya.

Bakhrul berharap, Erni dan HS dapat menyelesaikan masalah ini secara internal demi menghindari pandangan negatif dari masyarakat.

"Lebih baiknya ini dibicarakan secara internal dulu. Karena satu rumah tangga. Keduanya bertemu dan berdialog apa sebenarnya yang terjadi, sehingga tidak menciptakan pandangan lain. Seorang Ketua DPRD Sumut itu harus bisa menjalankan perannya untuk tidak menciptakan kegaduhan," pungkas Bakhrul.

Editor : Jafar Sembiring