5 Kabupaten/Kota di Kawasan Tapanuli Berbenah Menuju Universal Coverage Jamsostek

MEDAN, iNewsMedan.id - Lima kabupaten/kota di Kawasan Tapanuli – Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Toba – tengah mempercepat langkah menuju Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Komitmen ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, I Nyoman Suarjaya, dalam audiensi dengan para kepala daerah, menjelaskan pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan dasar atas risiko kerja. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program jaminan sosial: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Baca Juga

Pemko Sibolga Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Perluas Jaminan Sosial, Sasar Pekerja Rentan

"Program-program tersebut berperan penting dalam mempersiapkan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, dan mendorong produktivitas dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat," terang Nyoman, Sabtu (24/5/2025).

Ia menyebutkan, coverage perlindungan tenaga kerja sepanjang 2024 di wilayah Sumbagut (Aceh dan Sumatera Utara) masing-masing mencapai 32,73 persen dan 49,35 persen. Angka ini mencakup pekerja Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), serta Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan trennya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dianggap sangat mendorong proses akuisisi kepesertaan.

"Salah satunya kunjungan kita ke daerah untuk memohon dukungan dengan menerbitkan regulasi-regulasi di setiap daerah yang mewajibkan seluruh pekerja wajib terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.

1. Tapanuli Tengah:

Pada Selasa (29/4/2025), Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyambut baik audiensi BPJS Ketenagakerjaan. Ia menekankan pentingnya perlindungan ketenagakerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berjanji akan mendorong seluruh pelaku usaha, baik formal maupun informal, untuk menjadi peserta.

"Kami siap memberikan dukungan melalui sosialisasi dan penganggaran sesuai kemampuan daerah," ujar Masinton. Sepekan setelah pertemuan, Bupati Masinton bahkan melakukan kunjungan balasan ke Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut.

Baca Juga

Angka Universal Coverage Jamsostek Diharapkan Terus Meningkat, Wapres Berikan Paritrana Award

2. Sibolga:

Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, bersama Wakil Wali Kota Pantas Maruba Lumban Tobing, menerima audiensi dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sibolga pada Rabu (30/4/2025). Wali Kota menegaskan, "Kami akan terus meningkatkan perlindungan jaminan sosial di Kota Sibolga. Program ini merupakan salah satu fokus kerja pemerintahan baru," tegasnya.

Sebagai inovasi baru, Pemko Sibolga siap memberikan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi 200 penerima bantuan iuran, yang sebelumnya hanya memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja. Kota Sibolga juga telah memiliki dua Perda terkait jaminan sosial, yaitu Perda Santunan Kematian (Sankem) dan Perda Jamsostek.

3. Humbang Hasundutan:

Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P Nababan, S.H., M.H., menerima audiensi dari perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut pada Rabu (14/5/2025). Oloan berkomitmen untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim terpadu guna pelaksanaan Jamsostek di Humbahas, mengingat coverage yang masih minim.

Ketua DPRD Humbahas, Parulian Simamora, juga menyambut baik usulan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, khususnya bagi mayoritas pekerja petani di Humbahas. 

Baca Juga

Paritrana Award, Wapres RI Minta Seluruh Pihak Dorong Universal Coverage Jamsostek

"Ini program yang sangat bagus. Senin depan, langsung kita undang memberi pemaparan dihadapan seluruh anggota DPRD. Kedepan kita akan dukung dari dewan. Kita optimistis, kedepan ayo kita tingkatkan sinergi," ucap Parulian.

4. Toba:

Bupati Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu, menerima audiensi BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Toba pada Kamis (15/5/2025) guna mewujudkan UCJ. 

"Prinsipnya setuju. Namun, klasifikasi masyarakat yang bagaimana yang harus didahulukan memperoleh manfaat ini agar manfaat ini dapat benar-benar tepat sasaran. Intinya pembenahan data," ujar Bupati Effendi.

Ia juga berterima kasih atas peran BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan "Buka Desa" dan berharap program ini dapat menjadi fasilitas sosialisasi bagi sektor informal. APBD Toba saat ini telah melindungi 7.000 pekerja. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Toba Samosir, Chandra Frans Sitanggang, menargetkan 77.000 pekerja terlindungi tahun ini, mengingat coverage baru 53,71 persen.

5. Tapanuli Utara:

Baca Juga

Kembali Anugerahkan Paritrana Award, Wapres Dorong Universal Coverage Jamsostek

Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Lumbantoruan, M.Eng, bersama jajaran OPD, menyambut audiensi BPJS Ketenagakerjaan pada Jumat (16/5/2025) malam. Wabup Deni menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat, yang umumnya petani, menjadi fokus utama.

"Kami siap untuk mendukung segala sesuatu bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara. Semoga sinergi antar dua institusi berjalan dengan baik dan membawa dampak yang positif bagi masyarakat Tapanuli Utara ke depan," ujar Wabup. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tapanuli Utara, Agus Parlindungan Sitinjak, berharap dukungan Pemkab untuk melindungi seluruh pekerja di 'kota rohani' ini, mengingat coverage yang masih rendah.

Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumut & Aceh) I Nyoman Suarjaya mengharapkan kepedulian semua pihak, terutama Pemda, dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja Indonesia. Jaminan sosial diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2), yang menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial dan mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bupati dan Wali Kota. Kita siap berkolaborasi dan turun ke lapangan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi secara masif," ujar Nyoman. 

Inpres Nomor 2 Tahun 2021 bertujuan memastikan seluruh pekerja Indonesia terdaftar sebagai peserta aktif program Jamsostek, dan meminta dukungan dari berbagai elemen pemerintahan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya.

Editor : Jafar Sembiring