Pemerintah Optimalkan Perlindungan Pekerja dengan Terbitkan PP JKP dan JKK BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, iNewsMedan.id - Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) terbaru untuk mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja, yaitu PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan PP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Paket Kebijakan Ekonomi yang bertujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih baik bagi pekerja, terutama yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan industri padat karya.

Baca Juga

BPJamsostek bersama Pemerintah Aceh Komitmen Lindungi Pekerja

Dalam kebijakan terbaru ini, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan manfaat uang tunai program JKP menjadi 60% dari upah yang dilaporkan selama 6 bulan, dari sebelumnya 45% pada 3 bulan pertama dan 25% pada 3 bulan berikutnya. Batas upah maksimal yang ditetapkan adalah Rp5 juta. Kenaikan manfaat JKP berlaku efektif sejak 7 Februari 2025, baik untuk klaim baru maupun sisa manfaat yang masih berjalan.

Pemerintah juga mempermudah persyaratan kepesertaan dan klaim JKP, seperti meniadakan syarat iur 6 bulan berturut-turut dan memberlakukan masa kadaluarsa manfaat menjadi 6 bulan. Iuran JKP ditetapkan sebesar 0,36%, yang berasal dari rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14% dan iuran pemerintah sebesar 0,22%.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha industri padat karya, pemerintah memberikan relaksasi iuran JKK sebesar 50% selama 6 bulan (Februari-Juli 2025) bagi sektor-sektor industri yang rentan terhadap dampak ekonomi, seperti industri makanan, minuman, tembakau, tekstil, kulit, alas kaki, mainan anak, dan furnitur.

Tarif iuran JKK setelah keringanan 50% adalah sebagai berikut:
 * Sangat Rendah: 0,120%
 * Rendah: 0,270%
 * Sedang: 0,445%
 * Tinggi: 0,635%
 * Sangat Tinggi: 0,870%

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih optimal dan menjaga stabilitas industri padat karya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, Raden Harry Agung Cahya, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja.

"PP JKP dan JKK ini dirancang untuk memastikan bahwa para pekerja mendapatkan manfaat perlindungan yang lebih optimal. Pemerintah ingin memastikan bahwa pekerja yang terdampak PHK tetap memiliki akses terhadap pelatihan kerja dan bantuan finansial agar dapat kembali bekerja dengan cepat. Selain itu, manfaat JKK juga diperkuat untuk memberikan perlindungan yang lebih luas bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja," ujar Harry.

Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami dan memanfaatkan program ini demi kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.

Editor : Chris