KPUD Mandailing Natal Lalai, Saut Situmorang Desak MK Diskualifikasi Pasangan Saipullah-Atika

MEDAN, iNewsMedan.id - Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Mandailing Natal tengah mengalami sorotan tajam akibat dugaan skandal yang melibatkan Calon Bupati Saipullah Nasution.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut telah tercoreng akibat kelalaian Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

Dugaan tersebut mencuat karena Saipullah Nasution, yang maju sebagai calon bupati nomor urut 2, diduga bersekongkol dengan komisioner KPUD untuk meloloskan berkas persyaratannya.

Berkas yang dipermasalahkan adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan setelah batas pendaftaran ditutup.

LHKPN yang digunakan oleh Saipullah juga berasal dari tahun 2021, sementara syarat pendaftaran mengharuskan penggunaan LHKPN terbaru tahun 2023.

"Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal sudah tercoreng oleh tindakan-tindakan dari calon bupati dan kelalaian komisioner KPUD yang menerima berkas LHKPN yang tidak sesuai," kata Saut Situmorang, Sabtu (22/2/2025).

Ia juga menyebutkan bahwa dugaan kecurangan ini telah dibongkar dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Saut menambahkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) harus segera mengambil langkah tegas dengan mendiskualifikasi pasangan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi.

"Pasangan ini jelas tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pilkada 2024. Putusan DKPP harus diindahkan, agar pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang ada," tegasnya.

Lebih jauh, Saut menjelaskan bahwa meskipun LHKPN tidak menjamin seseorang bebas dari tindak pidana korupsi, setidaknya LHKPN adalah langkah awal untuk penerapan aturan yang diharapkan bisa mencegah praktik korupsi.

"MK harus bertindak tegas, tanpa pandang bulu, untuk menegakkan keadilan di Pilkada 2024. Kecurangan yang telah terbukti tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja," tambahnya.

Keputusan yang diambil pekan depan akan menjadi penentu nasib pasangan calon yang diduga melanggar aturan. Dengan sanksi tegas dari DKPP terhadap seluruh komisioner KPUD Mandailing Natal, diskualifikasi dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menjaga integritas pemilu.

Editor : Chris