Dahnil Anzar: Presiden Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Pelayanan Publik

JAKARTA, iNewsMedan.id – Politikus Partai Gerindra yang juga Wakil Kepala Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa program efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Ia menyampaikan bahwa setiap pemerintah daerah, birokrat, hingga menteri harus mematuhi agenda efisiensi tersebut.

“Jangan sampai ada menteri, gubernur, wali kota, atau kepala dinas yang mengabaikan agenda efisiensi ini. Yang terpenting, tidak ada pemotongan anggaran untuk sektor pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Dahnil dalam keterangannya seusai pelantikan Pengurus Matahari Pagi Indonesia Sumatera Utara, di Medan, Minggu (16/2).

Baca Juga

Sofyan Tan Apresiasi Anggaran Program Penting Tak Kena Efisiensi

Dahnil juga menyoroti laporan pemotongan honorarium tenaga honorer di beberapa dinas di Sumatera Utara yang mencapai 50 persen. Ia meminta Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. “Saya menerima laporan itu dari media sosial saya. Kalau itu benar, maka itu tidak dibenarkan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan itu harus ditindak tegas, baik secara hukum maupun disiplin,” tambahnya.

Sebagai contoh penerapan efisiensi, Dahnil mengungkapkan bahwa di Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), pemangkasan anggaran mencapai hampir 44 persen. Pemotongan tersebut dilakukan pada belanja protokoler yang sebelumnya mencapai Rp5 miliar serta perjalanan dinas dalam negeri. “Karena BP Haji hanya bekerja di Indonesia dan Arab Saudi, maka perjalanan dinas yang tidak perlu dipangkas. Begitu juga dengan diskusi-diskusi FGD yang sudah kami kurangi,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa efisiensi ini tidak boleh disalahartikan dengan pengurangan layanan kepada masyarakat. “Yang penting, jangan sampai efisiensi ini dibelokkan. Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” tutup Dahnil.

Editor : Ismail