Kolaborasi Pemkab Pidie dan BPJS Ketenagakerjaan Wujudkan Kesejahteraan Pekerja di Pidie

MEDAN, iNewsMedan.id - Pemerintah Kabupaten Pidie dan BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat koordinasi terkait coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk masyarakat Kabupaten Pidie. Hal itu berlangsung di Cambridge Hotel, Kota Medan, pada Jumat (22/11/2024).

Rapat koordniasi tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Jufrizal, S.Sos., M.Si, Plt Asisten Pemerintah, Keistimewaan Aceh dan Kesra Kabupaten Pidie, Almanza, S. STP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pidie, Ir.H. Tarmizi, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Henky Rhosidien, Kepala BPJS Ketenagakerjaan BPSJ ketenagakerjaan Pidie, Yulia Agustina serta beberapa dinas terkait di lingkungan Pemkab Pidie antara lain Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Pertanian dan Pangan, BAPPEDA, BPKK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UMKM, Biro Hukum.

Baca Juga

Social Security Summit Cari Solusi Indonesia Lepas dari Middle Income Trap

Penjabat Bupati Pidie, Drs. Samsul Azhar melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Pj Sekda Kabupaten Pidie, Jufrizal menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pidie.

"Dan ini merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka memaksimalkan hadirnya jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kepesertaan Aparatur Gampong, Badan Usaha, Non ASN, Pekerja Informal dan Pembentukan tim Kepatuhan Kepesertaan UMKM pada Pemerintah Kabupaten Pidie," ucapnya.

Samsul Azhar mengatakan bahwa dalam rangka memaksimalkan dan menindaklanjuti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah, Pemkab Pidie telah melaksanakan berbagai upaya dan langkah mendukung program tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati, serta mengingatkan seluruh SKPK untuk mewajibkan seluruh Aparatur Gampong, Non ASN dan Pekerja pada sektor lainnya agar mendaftarkan dirinya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah Kabupaten Pidie terus berkomitmen untuk mendukung program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dan terus menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk memantapkan implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja khusunya di Kabupaten Pidie," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Henky Rhosidien mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sigli yang telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam skema perlindungan melalui jaminan sosial.

Henky juga mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial ketenagakerjaan dibutuhkan sinergi, dukungan dan kolaborasi dengan semua pemerintah daerah.

Baca Juga

8 Kabupaten/Kota di Aceh Terima Jamsostek Universal Cover Award 2024

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, potensi angkatan kerja di Kabupaten Pidie sebanyak 64.391 angkatan kerja, sementara yang terdaftar dan sudah terlindungi sebanyak 7.093 orang atau 11,01% yang tergolong pada pekerja penerima upah. Pada sektor tenaga kerja informal, potensi angkatan kerja sebanyak 101.452 orang dan yang sudah terlindungi adalah sebanyak 1.351 orang dengan persentase terlindungi 1,33%.

"Ini merupakan tantangan kita bersama dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan Amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan cita-cita kita mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Henky.

Henky juga menambahkan bahwa kedepannya Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya-upaya mewujudkan kesahteraan sosial bagi pemerintah.

"BPJS Ketenagakerjaan siap mendukung upaya-upaya dan kebijakan serta berkolaborasi aktif baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah terkhusus jaminan sosial bagi para pekerja Indonesia," tambahnya.

Editor : Odi Siregar