MoU Bawaslu Medan dan BPJS Ketenagakerjaan, Lindungi 3.750 Petugas Pengawas Saat Bekerja

MEDAN, iNewsMedan.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, Memorandum Of Understanding (menandatangani kerjasama) terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, Kamis (31/10/2024) di Medan.

Menandatangani kerjasama langsung dilakukan Ketua Bawaslu Kota Medan David Reynold  dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Jefri Iswanto yang didampingi oleh Yuliandi Sahputra selaku Kabid Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota

Baca Juga

Bawaslu Medan Diduga Tetapkan Anggota Parpol Jadi Panwascam 

Ketua Bawaslu Kota Medan, David Reynold mengatakan, melalui MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan ini berharap dan meminta agar para jajaran atau petugas hingga dari tingkat TPS bisa dijamin terkait ketenagakerjaannya.

Sehingga apapun terjadi lapangan, minimal kita bisa berperan mengganti jajaran kita dibawah.

"Ada 3.750 orang yang berkerja atau bertugas di Pilkada Kota Medan 2024 dijamin BPJS ketenagakerjaanya. Terdiri dari Panwas Kecamatan, Kelurahan dan pengawas TPS. Yang paling banyak itu pengawas di TPS ada 3.326 orang," sebut Reynold.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, Jefri Iswanto menyampaikan terimakasih MoU dengan Bawaslu Kota Medan. Artinya seluruh tim adhock yakni 3.750 orang itu kita lindungi dalam resiko bekerja, yakni jaminan kecelakaan bekerja dan jaminan kematian. 

"Apabila anggota Bawaslu Kota Medan dan seluruh jajarannya terjadi kecelakaan saat bekerja, maka pengobatannya kami (BPJS Ketenagakerjaan) yang menanggung seluruhnya", ujarnya.

"Dan meninggal dunia biasa kita memberikan santunan Rp42 juta. Jika meninggal dunia saat bekerja menerima santunan 48 kali gaji, dan kepada 2 anak akan mendapat santunan bea siswa sekolah Rp174 juta," jelasnya.

Baca Juga

Besok, Bawaslu Medan Buka Pendaftaran Panwaslu Kecamatan untuk Pilkada 2024

Ditambahkan Jefri, jaminan terhadap seluruh petugas pengawas (Bawaslu, Panwas Kecamatan, Kelurahan dan TPS) dilindungi selama Pilkada Kota Medan, yakni pada Februari 2025.

Harapannya, setelah Februari 2025, para petugas pengawas Pilkada ini bisa meneruskan pendaftarannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami berharap kepada petugas pengawas Pilkada. Setelah selesai Pilkada, mereka agar meneruskan pendaftarannya secara pribadi di BPJS Ketenagakerjaan," sebutnya.

Apakah usai Pilkada, para petugas mendapat musibah masih dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Jefri mengatakan mereka masih mendapatkan jaminan karena mereka sudah tidak ditanggung lagi oleh Bawaslu. Tapi diharapkan, agar mereka meneruskan pendaftarannya secara pribadi, setelah usai Pilkada.

Editor : Chris