OJK Tegaskan Influencer Pribadi Dilarang Promosikan Kripto

JAKARTA, iNewsMedan.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pemasaran aset kripto harus dilakukan melalui platform resmi pedagang aset kripto, bukan melalui influencer pribadi.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023, perusahaan perdagangan aset kripto dilarang menawarkan produk kripto kepada masyarakat melalui iklan selain di media resmi perusahaan.

Baca Juga

Dukung Kebijakan OJK, Upbit Indonesia Perkuat Keamanan Transaksi Kripto Melalui Travel Rule

"Jadi, influencer kripto tidak boleh memasarkan aset kripto secara pribadi. Semua kegiatan pemasaran harus dilakukan melalui platform resmi pedagang aset kripto," kata Hasan dalam Konferensi Pers RDK OJK, Senin (8/7/2024).

Hasan menegaskan bahwa pemasaran aset kripto harus dilakukan melalui platform resmi, baik itu dari pedagang aset kripto atau media yang dikelola resmi oleh mereka, termasuk situs, aplikasi, dan media sosial. Peraturan ini akan berlaku efektif setelah peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK.

Lebih lanjut, OJK juga menekankan pentingnya tanggung jawab para influencer kripto atas tindakan mereka yang bisa mempengaruhi pengikut di media sosial.

Baca Juga

Khoirul Muttaqien Dilantik Jadi Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara

"Influencer dengan banyak pengikut harus sadar bahwa setiap tindakannya bisa mempengaruhi dan diikuti oleh pengikutnya," ujarnya.

OJK berharap para influencer kripto dapat berperan dalam edukasi dan penyampaian informasi. Namun, jika influencer menyampaikan konten yang tidak sesuai, hal ini bisa merugikan pengikutnya dan influencer tersebut juga bisa menghadapi risiko hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menambahkan bahwa influencer seharusnya memberikan informasi terpercaya kepada pengikutnya.

Baca Juga

Easycash Kolaborasi dengan AFPI dan OJK untuk Mendukung UMKM Sumatra Utara

"Jika ada pelanggaran, tentu akan ada sanksi. Beberapa negara sudah menerapkan hal ini untuk para influencer," kata Friderica, yang akrab disapa Kiki.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta