"Dengan demikian, kerusakan hutan Tahura bukan hanya persoalan hilangnya pepohonan, tetapi juga menyangkut meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap bencana hidrometeorologi" terang Panut.
Panut menegaskan bahwa perambahan di sekitar Desa Kuta Rakyat mencerminkan persoalan serius dalam pengawasan kawasan konservasi. Ia mendorong adanya investigasi menyeluruh atas pembukaan lahan, dugaan penguasaan kawasan, pembalakan liar, hingga potensi transaksi lahan di dalam kawasan hutan termasuk mengusut aktor utama di baliknya.
Selain itu, keberadaan Jalan Tembus Karo - Langkat dinilai memerlukan pengawasan khusus agar peningkatan akses jalan tidak berubah menjadi pintu masuk ekspansi perambahan.
Di sisi lain, aktivitas trail dan off-road di kawasan Gunung Sibayak juga dinilai perlu dievaluasi ketat karena berpotensi memadatkan tanah, merusak vegetasi, memicu erosi, mengganggu habitat satwa liar, dan membuka jalur-jalur baru di dalam kawasan hutan.
Penanganan Tahura Bukit Barisan dinilai tidak bisa dilakukan secara parsial. Forum Kehutanan Daerah Sumut mendorong pemerintah menyusun agenda penyelamatan melalui tujuh langkah mendesak yakni Audit ekologis dan pemetaan kerusakan, terutama di kawasan Sibayak dan koridor Karo - Langkat. Penghentian perambahan dan pembalakan liar disertai penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
