MEDAN, iNewsMedan.id - Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan setelah para pimpinan partai politik koalisi dikabarkan memenuhi undangan Presiden di Istana Bogor. Pertemuan tersebut digelar untuk menyamakan cara pandang dalam menghadapi situasi negara terkini serta memetakan proses politik ke depan, termasuk perbincangan hangat seputar bursa pengganti wakil presiden.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si., mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, para pimpinan partai dan Presiden memang mendiskusikan berbagai agenda strategis kenegaraan. Kendati demikian, pembahasan terkait kriteria maupun sosok spesifik yang akan dicalonkan belum mengerucut pada nama tertentu.
"Hingga pertemuan tadi malam, kriteria maupun nama calon yang akan diusulkan oleh Presiden sesuai dengan UUD 1945 belum dibahas," ujar Herman Khaeron usai membuka Musdalub Partai Demokrat Sumut di Medan, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden memiliki prosedur konstitusional yang ketat. Presiden memegang hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Selanjutnya, salah satu dari dua nama tersebut akan dipilih secara resmi melalui Sidang Paripurna MPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember.
Di tengah teka-teki politik yang berkembang di ruang publik, Herman yang juga mengaku masuk dalam jajaran tim ad hoc di MPR, mengimbau masyarakat dan berbagai pihak untuk tidak terburu-buru mendahului kehendak Presiden.
Ia meminta publik bersabar menunggu hingga nama-nama resmi diumumkan dan melalui proses verifikasi yang sah oleh tim verifikasi MPR.
"Hingga saat ini, pihak-pihak terkait belum mengetahui siapa nama yang akan diusulkan oleh Presiden. Mari kita tunggu hingga nama tersebut resmi muncul dan diverifikasi sesuai koridor konstitusi yang berlaku," pungkasnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
