Majelis hakim kemudian menilai jika pemeriksaan tetap dilanjutkan, putusan yang dihasilkan berpotensi tidak bisa dilaksanakan. Sebab, dokumen yang menjadi objek sengketa sudah lebih dahulu dicabut.
"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable," kata hakim.
Sebelumnya, pihak Kemendikdasmen melalui kuasa hukumnya menyampaikan kepada majelis hakim bahwa suket penyetaraan ijazah SMA Gibran telah dicabut. Dokumen pencabutan tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua PTUN Jakarta.
"Mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi," ucap pengacara Kemendikdasmen di ruang sidang.
Pencabutan suket tersebut, menurut Kemendikdasmen, merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA). Karena objek sengketa sudah tidak berlaku, pihak kementerian meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan perkara.
"Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia," sambungnya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
