Bobby mengatakan, Pemprov Sumut juga menyiapkan solusi bagi pedagang vape yang terdampak kebijakan tersebut. Pemerintah akan memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Sumut agar mereka dapat beralih ke jenis usaha lain.
"Para pedagang vape tidak serta-merta diabaikan atau nasib mereka tidak diperhatikan. Kami memberikan KUR dari Bank Sumut untuk usaha lain. Sedangkan bunganya nanti sedang kami hitung, apakah ditanggung Pemprov Sumut seluruhnya atau sebagian. Hal ini sedang dipersiapkan," tambahnya.
Bobby menjelaskan, kebijakan larangan vape merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumut mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Menurutnya, rokok elektrik menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk mengedarkan narkotika melalui cairan atau liquid.
Perhatian terhadap persoalan tersebut juga muncul seiring dengan pengungkapan sejumlah kasus vape yang diduga mengandung narkotika oleh aparat kepolisian.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra, Aripay Tambunan, mengatakan bahwa rancangan perda tersebut merupakan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
