MEDAN, iNewsMedan.id - Lansia korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, terpaksa menanggung beban utang demi merenovasi tempat tinggalnya yang hancur. Bantuan dana dari pemerintah dinilai tak mencukupi untuk menutupi ongkos tukang bangunan.
Sumarni (66), warga Kelurahan Suka Maju, menceritakan bagaimana rumahnya hancur dihantam angin puting beliung pada Agustus 2026 lalu. Meski pemerintah menyalurkan bantuan perbaikan, alokasi anggaran yang diterima tak sebanding dengan realitas biaya di lapangan.
Pemerintah, katanya, menyediakan bantuan upah tukang sebesar Rp8.000.000,00 per rumah. Namun, pengerjaan konstruksi hingga selesai diperkirakan memakan biaya hingga Rp12.000.000,00.
“Enggak ada tukang yang mau segitu (Rp8.000.000,00). (Biaya tambahan) utang-utanglah,” ujar Sumarni saat ditemui di kediamannya, Senin (21/9/2026).
Selain kesulitan finansial untuk memugar bangunan, kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal sementara Sumarni saat ini masih bergantung pada uluran tangan kerabat serta tetangga sekitar.
Masalah yang dihadapi para korban tidak berhenti pada kurangnya alokasi dana perbaikan. Pujianto (30), warga setempat yang ditunjuk sebagai ketua kelompok masyarakat terdampak, menuturkan ada sekitar 150 keluarga yang tersebar di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Titi Kuning dan Kelurahan Suka Maju, mengalami dampak akibat bencana tersebut.
Menurut Pujianto, skema bantuan dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut masih memicu banyak keluhan dari warga. Bantuan awal yang diturunkan dinilai tidak akurat.
Beberapa warga yang berinisiatif memperbaiki rumah secara mandiri justru hanya menerima bantuan berupa sembako atau beberapa lembar seng dan tripleks.
“Inilah yang komplain, tidak sesuai. Bantuan yang diberikan hanya seng lima lembar atau sembako, padahal ada rumah yang perlu dibangun ulang,” jelas Pujianto.
Mengenai minimnya alokasi dana upah pengerjaan rumah yang dikeluhkan warga, Pujianto membenarkan bahwa anggaran Rp8.000.000,00 dari pemerintah memang mencakup ongkos pengerjaan dari awal hingga bangunan selesai berdiri, sementara material bangunan seluruhnya ditanggung oleh pihak pemerintah.
Kendati demikian, banyak pekerja bangunan yang menolak atau memutus pekerjaan di tengah jalan karena besarnya cakupan perbaikan tidak sebanding dengan upah yang ditawarkan.
Guna menyikapi keterbatasan dana tersebut, pihak otoritas, katanya, sempat menyarankan warga untuk menutupi kekurangan dengan mencari tenaga kerja dari kalangan kerabat atau memilih tukang dengan tarif murah.
“Dibilang dari sana (pemerintah), pandai-pandailah. Carilah tukang yang agak murah atau keluarga,” ungkap Pujianto memaparkan saran dari pejabat setempat.
Hingga saat ini, sebagian warga korban bencana yang tidak memiliki modal tambahan terpaksa mencari pinjaman dana atau membiarkan rumah mereka dalam kondisi setengah jadi.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
